Kasus Dana Hibah 2019, Ketua Kadin Jabar Diperiksa Kejaksaan

Adapun pokok pembahasan yang ditanyakan oleh penyidik yaitu soal pengaturan dan pengelolaan dana organisasi. Cucu bilang, dalam Kadin tidak ada jabatan sebagai bendahara sehingga urusan pengaturan dana ada pada wakil ketua.

"Tugas wakil ketua itu adalah mengomunikasikan, mengoordinasikan seluruh program pengurus Kadin, dan mengelola dana sesuai dengan Pasal 39 Anggaran Dasar, Pasal 11,12,13 Anggaran Rumah Tangga dan PO 133 tahun 2010," katanya.

Cucu menjelaskan, seluruh pertanyaan penyidik sudah dijawab dengan jujur dan apa adanya. Selama ini, dana Kadin Jabar bersumber dari anggota berupa iuran, sumbangan, dan usaha lainnya. Hal itu sudah seperti yang tertulis pada AD/ART dan Pedoman Organisasi (PO).

"Masalah dan hibah, saya tidak tahu. Dana hibah itu yang saya dengar Rp1,7 miliar pada 2019," katanya.

Sedangkan, Cucu mengatakan, aturan menurut PO 133 itu mencatat bahwa ketua umum membuat tim pendanaan untuk mengelola semua aset kekayaan dan keuangan.

Disinggung soal apakah dana hibah Rp1,7 miliar masuk Kadin Jabar, Cucu mengklaim tidak mengetahui hal tersebut. Menurutnya, pemanggilan oleh Kejari Kota Bandung diminta untuk menjelaskan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Kadin.

"Soal dana itu saya tidak tahu, masuk ke rekening mana, uangnya di apakan juga saya tidak tahu. Saya tidak terlibat, tidak ikut walaupun saat itu saya sebagai wakil ketua," katanya.

Sedangkan, Taufik Effendi, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bandung mengatakan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Ia belum bisa menyimpulkan mengenai bentuk perkaranya seperti apa.

"Benar bahwa hari ini ada beberapa pejabat Kadin Jabar diperiksa tim penyidik. Tapi untuk perkaranya apa, itu masih dalam penyelidikan dan belum bisa disebutkan," kata dia.