Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20250623-WA0037.jpg
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

  • Pemprov Jabar mencapai 52,08% realisasi belanja APBD 2025, mengalahkan provinsi lain seperti Yogyakarta dan Jawa Timur.

  • Sekda Pemprov Jabar, Herman Suryatman, menyatakan terus melakukan percepatan belanja untuk mengoptimalkan realisasi belanja dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

  • Mendagri Tito Karnavian menilai provinsi yang sudah melewati angka 50% menunjukkan kinerja pengelolaan APBD yang baik, dengan uang beredar di masyarakat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dari 38 Provinsi se-Indonesia dalam realisasi belanja APBD 2025. Pemprov Jabar juga mengalahkan beberapa provinsi lain, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Data Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) realisasi belanja APBD Jabar hingga 10 Agustus 2025 sudah mencapai 52,08 persen dengan pendapatan 54 persen.

Sementara, realisasi belanja Daerah Istimewa Yogyakarta 61,39 persen, dengan pendapatan 65,41 persen, Provinsi Jawa Timur 51,30 persen, pendapatan 60,12 persen, Gorontalo 50,36 persen, pendapatan 56,70 persen, Nusa Tenggara Barat 47,70 persen, pendapatan 57,33 persen, Sulawesi Barat 46,84 persen, pendapatan 50,26 persen.

1. Realisasi belanja daerah semakin optimal

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zul Khairil)

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan belanja sejak angka belanja daerah per akhir Juli 2025 terealisasi 45,65 persen.

Pemprov Jabar juga berterima kasih pada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah bahu membahu agar realisasi belanja APBD Jabar 2024 optimal dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Allhamdulilah, capaian ini merupakan kinerja bersama di bawah pimpinan Pak Gubernur, kami bisa mengoptimalkan realisasi belanja," ujarnya.

2. Sudah berkoordinasi dengan OPD

Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Herman mengaku angka yang dirilis Kemendagri sudah sesuai dengan rencana, namun pihaknya tetap mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah kembali memacu belanja.

Sekda juga sudah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan lelang dan upaya lain agar realisasi belanja bisa meningkat.

"Tadi pagi kami baru saja rapat dengan semua sekretaris OPD termasuk pengadaan barang jasa walaupun ada pergeseran dari versi 5 ke versi 6 (e-Katalog) kami dorong untuk melakukan lelang cepat, kami sedang berikhtiar untuk Jawa Barat Istimewa," kata Herman.

3. Mendagri anggap belanja daerah Jabar baik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian (dok. Kemendagri)

Sementara, Mendagri Tito Karnavian menilai dari sisi belanja dan pendapatan, provinsi yang sudah melewati angka 50 persen menunjukan kinerja pengelolaan APBD yang baik. Artinya, perputaran uang turut dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kalau (daerah) belanjanya tinggi, berarti uangnya beredar di masyarakat. Kita lihat yang belanja tertinggi itu Provinsi Jawa Barat 52 persen, pendapatannya 54 persen masih oke," katanya saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (11/8/2025).

Editorial Team