Kadin Jabar Dukung Rencana Pemprov Tingkatkan Investor Mancanegara
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perindustrian dan Kadin Jabar menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat iklim investasi, industri berkelanjutan, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
- Gubernur Dedi Mulyadi fokus meningkatkan kualitas SDM melalui beasiswa bagi siswa tidak mampu agar terserap industri, menciptakan kelas menengah baru, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- Pemerintah pusat hingga daerah bersinergi dengan dunia industri untuk memastikan pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mendorong lahirnya tenaga kerja inovatif dan adaptif.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perindustrian dan pelaku usaha tengah menegaskan komitmen bersama dalam mendorong industri yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kedua pihak telah penandatanganan komitmen bersama yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI, Ketua Umum Kadin Jawa Barat, dan berbagai organisasi lainnya.
Adapun komitmen bersama yang ditandatangani meliputi peningkatan iklim investasi yang kondusif, penguatan penyerapan tenaga kerja dan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur kawasan industri, penguatan rantai pasok lokal, pengembangan industri hijau dan berkelanjutan, hilirisasi dan peningkatan ekspor, serta penguatan stabilitas sosial di kawasan industri.
Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, mengungkapkan pihaknya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi yang terus melakukan akselerasi, utamanya dalam mewujudkan Jawa Barat sebagai kawasan yang diminati para investor mancanegara.
“Dengan adanya pihak swasta yang mendirikan industri di Jawa Barat, hal ini memberi pengaruh besar dalam membuka lapangan kerja dan semakin mereduksi angka pengangguran di Jawa Barat,” kata Almer melalui siaran pers dikutip IDN Times, Minggu (26/4/2026).
Almer juga menambahkan bahwa Kadin Jawa Barat selaku induk organisasi akan senantiasa berkolaborasi dan bersinergi bersama pemerintah dalam rangka mewujudkan visi Jawa Barat Istimewa.
1. SDM unggul jadi kunci perekonomian
Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan akses kepada siswa tidak mampu agar bisa bersekolah di sekolah unggulan yang lulusannya terserap industri. Dengan akses itu, kualitas hidup siswa dapat meningkat sehingga tercipta kelas menengah baru di Jawa Barat.
Akses kepada siswa tidak mampu diberikan dalam bentuk beasiswa kepada 100 siswa. Gubernur Dedi Mulyadi berencana untuk menambah jumlah penerima beasiswa hingga 800 orang. Dengan memberikan akses ke sekolah unggulan, para siswa berpeluang besar untuk mudah terserap industri. Selanjutnya, karir siswa itu bisa berkembang hingga level manajer.
"Semangatnya adalah harus lahir kelas menengah baru dari Jawa Barat dari sekolah-sekolah industri unggulan. Selama ini jarang sekali masyarakat ekonomi menengah ke bawah bisa sekolah di situ," ujar Dedi.
2. Harus selaras dengan kebutuhan industri
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat mengapresiasi langkah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang terus meningkatkan kualitas SDM di Jawa Barat melalui pendidikan. Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik mengatakan, peningkatan SDM sangat dibutuhkan di sektor industri agar dunia usaha bisa bertahan di Jawa Barat.
“Beliau (Dedi) fokus untuk menciptakan SDM-SDM yang berkualifikasi dengan menciptakan sekolah gratis bagi anak-anak yang mampu secara akademik. Kemudian nantinya dibentuk menjadi satu talent untuk mendukung para pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja,” paparnya.
Para pengusaha pun sangat berterima kasih kepada Dedi dan mendukung apapun yang dilakukan untuk kemajuan para pengusaha, termasuk forum yang menjadi wadah strategis komunikasi, kolaborasi, dan konsultasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan pihak terkait guna meningkatkan daya saing industri di Jawa Barat serta mendorong investasi.
3. Jangan sampai pendidikan tidak relevan
Sebelumnya, Menko PMK Pratikno mengatakan, pihaknya telah mengintegrasikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia industri sebagai penyedia lapangan kerja. Tujuannya, agar pendidikan dan pelatihan vokasi dapat mencetak lulusan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
"Jangan sampai pendidikan kita justru mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan lagi. Revitalisasi ini, selain menyiapkan yang sesuai kebutuhan juga dapat memunculkan kesempatan pekerjaan-pekerjaan baru," jelasnya di Bale Pakuan, Rabu (22/4/2026).
Pendidikan vokasi harus menyiapkan tenaga kerja yang bukan sekedar pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru baik pada sektor teknologi, maupun berbasis budaya dan potensi lokal.
