Kabupaten Sukabumi, IDN Times - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi menetapkan Kepala Desa Neglasari berinisial RH (41) sebagai tersangka dugaan korupsi. Ia diduga menyelewengkan dana desa dan pajak yang dipungut dari masyarakat hingga menimbulkan kerugian negara ratusan juta Rupiah.
Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (5/3/2026). Setelah diperiksa penyidik, RH langsung ditahan dan dibawa ke Lapas Kelas IIA Warungkiara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
RH yang masih berstatus kepala desa aktif diduga menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2023–2024.
Kasi Intel Kejari Kabupaten Sukabumi, Fahmi Rachman, mengatakan penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) setelah mengantongi sejumlah alat bukti.
Menurut dia, dugaan korupsi tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara yang cukup besar. Hasil audit menunjukkan kerugian negara mencapai Rp394.861.618.
“Angka kerugian tersebut didapat dari hasil audit resmi terkait anggaran Desa Neglasari tahun 2023 sampai 2024. Modusnya meliputi penyelewengan dana desa dan pajak yang dipungut dari masyarakat,” kata Fahmi, Kamis (5/3/2026) sore.
Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat itu diduga justru digunakan untuk kebutuhan pribadi tersangka.
Dalam pemeriksaan awal, RH mengakui dana tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya. Namun, penyidik masih akan mendalami aliran uang tersebut.
“Tersangka menyampaikan untuk keperluan pribadinya, tetapi penyidik akan mendalami lebih lanjut aliran dana itu dalam proses persidangan. Kami ingin memastikan apakah ada pihak lain yang turut menerima aliran dana,” ujar Fahmi.
Untuk kepentingan penyidikan, RH langsung ditahan oleh penyidik Kejari Kabupaten Sukabumi. Ia dibawa ke Lapas Kelas IIA Warungkiara sekitar pukul 17.00 WIB pada hari yang sama.
“Terhadap tersangka RH dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini hingga 24 Maret 2026,” katanya.
RH dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perbuatannya, ia terancam hukuman penjara minimal empat tahun.
Kejari Kabupaten Sukabumi juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan.
“Sementara masih pengembangan. Kita lihat saja nanti fakta-fakta yang terungkap di persidangan,” kata Fahmi.