Junico Siahaan Minta Pemerintah Awasi QRIS untuk Cegah Judol

01 Agu 2026, 21:15 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Junico Siahaan Minta Pemerintah Awasi QRIS untuk Cegah Judol

Ilustrasi Judol (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mendesak Komdigi mengoordinasikan pengawasan transaksi digital lintas lembaga untuk memutus rantai judi online dan pinjol ilegal.
Bandar judi online menawarkan deposit QRIS mulai Rp5.000; pada triwulan I 2026, 88,6 persen transaksi judi online dilakukan melalui QRIS.
Junico mendorong pertukaran data real-time, verifikasi merchant QRIS, deteksi pola transaksi, pemblokiran rekening penampung, serta penindakan bandar dan promosi judi online.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2017–2025

OJK menghentikan 11.873 entitas pinjol ilegal.

2025

Perputaran dana judi online mencapai Rp286,84 triliun dari 422,1 juta transaksi. Total deposit mencapai Rp36,01 triliun dari 12,3 juta orang.

triwulan I 2026

Perputaran dana judi online tercatat Rp40,3 triliun dengan deposit Rp10,59 triliun. Sebanyak 88,6 persen transaksi dilakukan melalui QRIS.

1/8/2026

Junico Siahaan mendesak Komdigi mengoordinasikan pengawasan transaksi digital untuk memutus rantai judi online dan pinjol ilegal, termasuk melalui pengawasan QRIS.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Junico B.P. Siahaan mendesak pemerintah memperketat pengawasan transaksi QRIS dan digital untuk memutus aliran dana judi online serta pinjaman online ilegal.
Who?
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Junico B.P. Siahaan meminta Komdigi berkoordinasi dengan PPATK, OJK, Bank Indonesia, Polri, dan industri sistem pembayaran.
Where?
Desakan disampaikan dari Bandung dan ditujukan kepada lembaga pemerintah serta industri sistem pembayaran di Indonesia.
When?
Junico menyampaikan desakan tersebut pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Data transaksi yang disorot mencakup 2025 hingga triwulan I 2026.
Why?
Bandar judi online dilaporkan menawarkan deposit mulai Rp5.000 melalui QRIS. Pada triwulan I 2026, 88,6 persen transaksi judi online tercatat dilakukan melalui QRIS.
How?
Junico mendorong verifikasi merchant QRIS, deteksi pola transaksi mencurigakan, pertukaran data real time, pemblokiran rekening penampung, penindakan bandar, penghentian promosi, dan pelacakan aset.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Junico Siahaan meminta pemerintah lebih menjaga pembayaran QRIS supaya tidak dipakai untuk judi online. Ada bandar judi yang menerima uang mulai Rp5.000. Ia bilang uang kecil bisa habis kalau sering dipakai. Sekarang pemerintah diminta bekerja bersama bank, polisi, dan lembaga lain untuk mencari transaksi mencurigakan dan menghentikan judi serta pinjaman ilegal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sorotan terhadap QRIS membuka ruang pengawasan digital yang lebih terarah, didukung langkah pemerintah memblokir jutaan situs judi online, menutup rekening terkait, dan menghentikan ribuan pinjol ilegal. Dorongan koordinasi Komdigi, PPATK, OJK, Bank Indonesia, Polri, serta industri pembayaran juga menempatkan perlindungan pengeluaran rumah tangga sebagai fokus bersama.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico B.P. Siahaan, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengoordinasikan pengawasan transaksi digital bersama PPATK, OJK, Bank Indonesia, Polri, serta industri sistem pembayaran guna memutus rantai judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Desakan ini muncul setelah ditemukan bahwa bandar judi online kini menawarkan deposit mulai dari Rp5.000 melalui QRIS. Sehingga, dia meminta hal tersebut harus ditangani dengan serius oleh pemerintah.

"Pemblokiran situs judi online bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pemerintah, melainkan bagaimana ekosistem dan rantai antara pinjaman online dan judi online ini bisa benar-benar diputus. Selama aliran dana, rekening penampung, dan pinjaman online ilegal masih tersedia, dampak judi online dan pinjol tidak akan pernah selesai-hanya berubah bentuk," tegas Junico melalui keterangan resminya, Sabtu (1/8/2026).

1. Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih masif

ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut dia, deposit bernominal kecil menurunkan hambatan masyarakat untuk mencoba judi online dan berpotensi menggerus pengeluaran rumah tangga.

"Deposit Rp5.000 mungkin terlihat kecil. Namun, jika dilakukan berkali-kali setiap hari, uang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tentunya akan semakin berkurang" ujarnya.

Adapun berdasarkan data PPATK, perputaran dana judi online pada 2025 mencapai Rp286,84 triliun dari 422,1 juta transaksi, dengan total deposit sebesar Rp36,01 triliun yang berasal dari 12,3 juta orang. Pada triwulan I 2026, perputaran dana tercatat Rp40,3 triliun dengan deposit Rp10,59 triliun, di mana 88,6 persen transaksinya dilakukan melalui QRIS.

"Turunnya nilai perputaran tahunan tidak boleh membuat pemerintah merasa persoalan ini telah selesai. Ketika frekuensi transaksi justru melonjak mempertegas akses judi online semakin mudah dan dekat dengan masyarakat" kata Junico.

2. Pemain Judol rata-rata penghasilnya di bawah Rp5 juta

ilustrasi judi online (IDN Times/Aditya Pratama)

Anggota DPR RI Dapil Jabar I ini juga menyoroti kerentanan sosial-ekonomi para pemain judi online ada 71,6 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan, dan sebagian besar memiliki pinjaman.

"Judi online adalah fenomena bola salju yang semakin lama semakin membesar, dan menjadi lingkaran kejahatan, berawal dari pilihan dan masalah individu, kemudian menjadi masalah keluarga, berlanjut pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga, sampai tindakan kejahatan sehingga bertranformasi menjadi masalah sosial," tuturnya.

Komdigi mencatat hampir 200.000 anak telah terpapar judi online, sementara OJK telah menghentikan 11.873 entitas pinjol ilegal sepanjang periode 2017–2025.

3. Mendesak pemerintah memperketat pengawasan transaksi digital

ilustrasi judi online (dok. IDN Times/Novaya)

Junico mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memblokir 3,7 juta situs judi online dan menutup puluhan ribu rekening terkait. Meski demikian, ia menilai koordinasi, penyediaan data dan kolaborasi lintas lembaga belum optimal.

"Koordinasi, ketersediaan data dan kolaborasi penyelesaian lintas lembaga tidak boleh bergerak lebih lambat daripada transformasi dan perubahan bentuk kejahatan judi online" kata dia.

Nico mendorong penerapan sistem pertukaran data secara real time, penguatan verifikasi merchant QRIS, serta deteksi transaksi berbasis pola-bukan hanya berdasarkan nominal.

"Saya mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan transaksi digital yang dicurigai sebagai pola yang digunakan judi online, melalui verifikasi merchant penerima QRIS, deteksi transaksi mencurigakan, dan pertukaran data secara real time," kata Nico.

"Pemerintah juga harus memutus keterkaitan antara judi online dan pinjol ilegal dengan menindak bandar, memblokir rekening penampung, menghentikan promosi, serta melacak aset dan praktik jual-beli rekening," kata dia.