Jalan Berbayar di Margonda-Kalimalang, Emil Bakal Bahas Bareng Anies

Meski masih dalam batas wacana. Tetapi, keinginan BPTJ melakukan ERP di daerah perbatasan mendapat penolakan, salah satunya dari Pemkot Bekasi.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi  Deded Kusmuyadi mengatakan rencana penetapan ERP di Jalan Kalimalang terkesan mendadak, sebab 2020 hanya menyisakan waktu dua bulan saja. "Harus ada waktu panjang untuk sosialisasi. Saya takut warga Bekasi menolak," kata Deded di Bekasi, dilansir Antara.

Meski penerapan tersebut adalah kebijakan nasional, Pemkot Bekasi juga harus dilibatkan dalam hal ini, karena warga Kota Bekasi juga akan terkena dampak. "Kami sudah diundang oleh BPTJ. Respons kami bagus, tapi membutuhkan sosialisasi," ucapnya.

Deded mengatakan, rincian teknis penerapan ERP tersebut belum dijelaskan. Aturan yang harus dijelaskan adalah seputar besaran tarif, klasifikasi kendaraan, maupun jam penerapan ERP.

"Apakah sepeda motor juga kena penerapan ERP? Kemudian untuk penduduk yang tinggal di sepanjang Jalan Kalimalang gimana," katanya.

Dia meminta sebaiknya rencana tersebut disosialisasikan terlebih dahulu sebab hanya dengan mendengar kabarnya saja sudah cukup mengejutkan.

Tidak hanya itu, prasarana dan sarana penunjang kebijakan juga harus disiapkan misalnya pembangunan park and ride yang baru akan dibangun pada 2020.

"Pada dasarnya kita dukung, tapi kan pembangunan Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kp Melayu) yang melintasi Jalan Kalimalang juga belum rampung. Harusnya kan jadi pertimbangan juga. Pemkot Bekasi akan terus berkoordinasi dengan BPTJ agar dalam penerapan nantinya tidak ada penolakan dari warga Bekasi," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok,  Jawa Barat, Dadang Wihana menegaskan penerapan jalan berbayar di Jalan Margonda Raya masih dalam tahap kajian BPTJ.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan hal tersebut, itu baru kajian BPTJ," kata Dadang

Ia mengatakan, ada banyak hal yang harus dibahas secara teknis sebelum diterapkan jalan berbayar tersebut, misalnya infrastruktur pendukung dan penyediaan transportasi publik terlebih dahulu yang diperbaiki.

Dadang mengakui baru ada pembahasan kajian konsultan di Bandung beberapa waktu lalu, namun belum ada hal teknis yang dibicarakan menyangkut jalan berbayar di Margonda.

Sebelumnya, BPTJ mengatakan jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan Jabodetabek mulai 2020 termasuk Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat.

"BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda (Depok) dan Tangerang," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono.

Selain menyusun peta jalan secara lengkap, BPTJ juga mengatakan sedang mengkaji aturan hukum yang saat ini berlaku karena ERP akan dimasukkan dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Selama ini regulasinya menganut sistem retribusi, regulasinya terpatok pada jalan daerah, provinsi dan kabupaten. Karena itu regulasinya harus direvisi, peraturan pemerintahnya," kata Bambang.

Proyek ERP pernah diujicobakan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, selama 20 hari pada 2018. Namun, pada September 2019, Kejaksaan Agung meminta proyek jalan berbayar ini harus mengulang proses tender.