Isu Pungutan Sekolah di Jabar, Kadisdik Minta Rapat Komite Dihentikan

Dedi menjelaskan, banyak masyarakat yang masih belum mengerti secara jelas mengenai tugas dan fungsi Komite Sekolah. Kata dia, Komite Sekolah sendiri sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub).

Meski sudah ada payung hukum kuat, Dedi mengungkapkan, Komite Sekolah bukan sekadar kelompok yang meminta sumbangan dan bantuan kepada orangtua siswa. Lebih daripada itu, mereka seharusnya menjadi landasan untuk mewadahi partisipasi masyarakat.

"Agar sekolah terbangun menjadi sekolah berkualitas, berintegritas, dan menyenangkan," katanya.

Anggota Komite Sekolah diharapkan berasal dari orangtua siswa aktif yang melibatkan tokoh masyarakat dan pakar yang peduli terhadap keberlangsungan pendidikan. Hal ini disebut sebagai integritas ekosistem pendidikan di sekolah.

"Pengurus dan anggota Komite Sekolah harus mengacu pada Pergub, khususnya dalam Bab II. Di mana penggalangan dana maupun sumber daya pendidikan lainnya, bertujuan mendukung terlaksananya program peningkatan akses dan mutu pendidikan," ungkapnya.

Sedangkan, untuk sumber bantuan dari luar orangtua peserta didik, harus dilakukan identifikasi dan optimalisasi. Dengan begitu, lebih terukur pemanfaatannya dan tidak menyalahi aturan.

"Apabila penggalangan dana dilaksanakan kepada orangtua peserta didik, maka wajib dilaksanakan musyawarah dan permufakatan sehingga terhindarkan dari praktik yang terkesan menjadi seperti pungutan atau iuran," katanya.

Pelaksanaan musyawarah dengan orangtua peserta didik, dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan persetujuan KCD wilayah.

"Besaran sumbangan pun tidak ditetapkan, tidak ada besaran yang bersifat fix. Pilihan sesuai kemampuan, dan warga miskin wajib dibebaskan," kata dia