Investor Bakal Dapat Diskon Pajak Jika Berikan Pelatihan pada Siswa

Emil menambahkan, potongan pajak akan semakin besar bagi perusahaan yang menyediakan layanan Research and Development (R&D) atau penelitian dan pengembangan yang memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

"Kenapa penting? Untuk menekan angka pengangguran. Sebab setelah dibedah, banyak yang bekerja di perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat, ternyata bukan orang Jawa Barat," katanya.

Di sisi lain, dia pun meminta agar perusahaan perusahaan mempekerjakan dulu warga sekitar. Jika keahlian warga belum mumpuni, maka perusahaan diimbau menyediakan pendidikan dan pelatihan.

"Sebagai gantinya kami beri potongan pajak," ungkap Ridwan.

Soal peluang investasi di Jabar, Emil, sapaan akrabnya, menjamin pihaknya akan membuka pintu selebar-lebarnya, terutama untuk industri manufaktur dan industri yang berkaitan dengan teknologi 4.0. Selain itu, Pemprov Jabar juga terus berupaya mendorong laju ekonomi inklusif.

Pola ekonomi kerakyatan tersebut diupayakan sesuai visi Jabar Juara Lahir dan Batin lewat sejumlah program, di antaranya One Village One Company (OVOC) dan One Pesantren One Product (OPOP). Perusahaan pun bisa turut berpartisipasi pada program-program Pemprov Jabar. Misalnya melalui OVOC, perusahaan bisa memesan suatu produk yang akan dikerjakan oleh satu desa di Jabar.

Selain memberdayakan masyarakat, Emil berujar bahwa partisipasi tersebut bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan di Jabar sehingga menekan perpindahan warga desa ke kota.

"Misalnya pabrik mobil, membutuhkan lap mobil. Nanti kita gerakan sebuah desa di Jabar untuk memproduksi lap mobil, jadi perusahaan untung, rakyat pun turut diberdayakan," tutur Emil.

Saat ini ketimpangan desa-kota masih menjadi persoalan yang belum dituntaskan. Hal yang ditakutkan adalah ketika ekonomi di desa tidak berkembang, mereka akan mudah marah yang kemudian bisa mengacu pada rasa benci dan radikalisme.

Pada West Java Outlook Seminar ini, Emil pun menyoroti penggunaan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR). Menurutnya, selama ini CSR tidak terkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga tidak terdistribusikan kepada masyarakat secara tepat.

Untuk itu, mantan Wali Kota Bandung ini berusaha merangkul perusahaan untuk menyamakan persepsi pembangunan melalui forum Governor Club, termasuk bertujuan agar pimpinan perusahaan bisa menggulirkan CSR kepada sasaran yang tepat.

"Pemerintah daerah tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang harus digarap, maka ayo, perusahaan bergabung bersama kami agar CSR tepat sasaran," kata Emil.

Dengan bergabung di Governor Club, Emil mengatakan bahwa perusahaan akan memiliki keuntungan berupa akses langsung kepada gubernur. Hal itu akan memudahkan koordinasi dalam segala hal, termasuk soal bisnis itu sendiri.

"Syaratnya (akses langsung), bergabung bersama kami. Karena kami tahu urgensi yang dibutuhkan masyarakat ini baik secara sosial, ekonomi, dan lain sebagainya," pungkasnya.