Industri Pengalaman Budaya Jadi Tren 2025, Poltekpar NHI Siap Kolaborasi dengan Pelaku Pariwisata
- Kolaborasi dengan lembaga pendidikan harus berjalan
- NHI memiliki program untuk memberikan masukan kepada pelaku wisata terkait kondisi kepariwisataan terbaru
- Mahasiswa ditugaskan melakukan diseminasi hasil penelitian di destinasi wisata
- Program ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa
- Kampus harus bisa tawarkan isu pengembangan pariwisata
- FPS 2025 bertujuan memperkuat pembangunan pariwisata inklusif dan berkualitas
- Mahasiswa didorong untuk menawarkan solusi operasional terhadap isu-isu pengembangan pariwisata
Bandung, IDN Times - Tahun ini, tren wisata yang diburu masyarakat dalam dan luar negeri lebih pada pengalaman budaya (cultural immersion). Tren ini harus bisa dimanfaatkan pelaku wisata di Tanah Air dengan banyaknya tempat wisata yang bisa memberikan pengalaman kebudayaan.
Direktur Poltekpar NHI Bandung Anwari Masatip menuturkan, isu kebudayaan kerap kaitannya dengan ekosistem keberlanjutan yang semakin digaungkan wistawan. Ekosistem ini yang sekarang harus bisa dibentuk pelaku usaha termasuk pemerintah daerah agar bisa menarik lebih banyak wisatawan.
"Itu menjadi salah satu syarat untuk bersaing di level internasional. Kami pun sudah menerapkan prinsip sustainable tourism sejak lama dan telah mendapat sertifikasi terkait hal tersebut," katanya dalam kegiatan Diseminasi Field Project Study (FPS 2025 di Convention Hall Poltekpar NHI Bandung, Senin (23/6/2025).
1. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan harus berjalan
Dia menuturkan, saat ini NHI memiliki banyak program yang dilakukan kampus maupun mahasiswanya yang diharap bisa memberikan masukan kepada pelaku wisata terkait dengan kondisi kepariwisataan terbaru. Termasuk dengan kegiatan ini di mana
mahasiswa ditugaskan untuk melakukan diseminasi hasil penelitian dan kegiatan lapangan di sejumlah destinasi wisata. Lokasi yang menjadi objek kajian antara lain Taman Komodo, Sawalunto, Kuningan, dan beberapa desa wisata lainnya.
"Kami berharap melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memberi masukan serta solusi kepada para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku industri, maupun masyarakat lokal, khususnya dalam hal keberlanjutan pariwisata," ujar Anwari.
Program ini juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami isu-isu seperti pengelolaan sampah, lingkungan hidup, wisata ramah Muslim, dan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM sektor mikro.
2. Kampus harus bisa tawarkan isu pengembangan pariwisata
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Martini Mohamad Paham, mengapresiasi pelaksanaan FPS 2025 yang rutin diselenggarakan setiap tahun.
"FPS tahun ini mengusung tagline C90 for Inclusive and Quality Tourism. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memperkuat pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkualitas. Mengingat masih terdapat kesenjangan dalam pemikiran serta perbedaan kepentingan di kalangan pemangku kepentingan, maka dibutuhkan kontribusi nyata dari mahasiswa melalui kajian ilmiah dan praktik lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, melalui FPS mahasiswa didorong untuk menawarkan solusi operasional terhadap isu-isu pengembangan pariwisata di berbagai daerah. Sekaligus mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
"Dengan hasil kajian yang melibatkan unsur pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat, Poltekpar NHI Bandung berharap hasil dari FPS ini dapat menjadi rujukan strategis dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia," ucapnya.
3. Optimistis jumlah wisatawan terus tumbuh
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan menargetkan 14-16 juta turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di 2025. Angka ini lebih banyak 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. optimistis mencapai angka tersebut dengan membawa arah pariwisata pada konsep quality tourism, yaitu fokus pada peningkatan kualitas pariwisata yang sudah ada.
Kemenpar meyakini lima kota tersebut memiliki potensi besar untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kemenpar menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 4,6 persen. Kemenpar akan lebih fokus mengembangkan 5 kota yang ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP)
Adapun lima DSP yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) itu tersebar di lima provinsi di bagian barat, tengah, hingga timur Indonesia. Lima DSP tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Likupang di Sulawesi Utara.
Sambil memperbaiki kualitas wisata nasional, Kemenpar juga gencar meningkatkan potensi desa wisata. Kemenpar mematikan terdapat 6.057 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Nantinya, Kemenpar akan melakukan pelatihan dan pembinaan untuk melihat potensi apa yang bisa ditingkatkan dari desa tersebut.
