War Tiket Haji Berpotensi Melanggar Syariat Islam!

Menurutnya, berhaji merupakan ibadah atas dasar panggilan Ilahi, di mana kewajiban menunaikannya hanya disyaratkan atas istitho'ah atau kemampuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran: 97, bukan atas kecepatan menekan tombol di layar gawai.

Ketika akses terhadap ibadah yang sangat sakral ini ditentukan oleh seberapa cepat seseorang mengklik tautan pendaftaran, maka kata Asep, sistem ini secara tidak langsung menciptakan ketidakadilan yang sistemik terhadap kelompok lansia, masyarakat pedesaan, dan mereka yang tidak melek teknologi.

"Padahal mereka semua telah memenuhi syarat istitho'ah secara penuh. Ini berpotensi melanggar kaidah la dharara wa la dhirar, karena war tiket merugikan kelompok-kelompok tertentu tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat," jelasnya.

Kemudian, dari sisi hukum positif, wacana war tiket haji ini juga bermasalah secara yuridis yaitu UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di mana hanya mengatur mengenai kuota haji reguler dan khusus tidak ada kuota untuk skema war tiket haji.

"Ini artinya apabila war tiket benar-benar diterapkan, ia tidak hanya berpotensi melanggar prinsip syariat, tetapi juga berpotensi menabrak ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Asep.

Selanjutnya, UU Nomor 14 Tahun 2025 melalui Pasal 2 dan 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah wajib berasaskan syariat, amanah, keadilan, profesionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan jamaah.

Asas keadilan yang diamanatkan undang-undang ini, dijelaskan Asep, jelas bertentangan dengan mekanisme war tiket yang menguntungkan mereka yang lebih canggih secara teknologi.

Sebaliknya, sistem antrean dengan menabung di bank yang selama ini berlaku di Indonesia justru lebih mencerminkan nilai keadilan Islam sekaligus sejalan dengan semangat UU Nomor 14 Tahun 2025.

"UU 14/2025 bahkan memperkuat sistem keadilan antrean dengan menetapkan kuota haji provinsi berdasarkan pertimbangan panjang daftar tunggu, bukan hanya jumlah penduduk muslim, serta mewajibkan pembahasan kuota tambahan bersama DPR agar lebih transparan," tuturnya.

Berdasarkan mekanisme yang sudah diatur dalam UU tersebut, Asep menilai, sistem pemberangkatan haji berdasarkan antrean sudah sangat memiliki nilai atau asas keadilan. Tidak ditentukan karena kecepatan tangan melainkan sesuai kemampuan dari para calon jemaah itu sendiri.

"Dalam sistem antrean ini, yang kaya dan yang berpenghasilan menengah berdiri dalam barisan yang sama, tidak ada yang bisa membeli posisi lebih depan, dan setiap muslim yang telah berniat serta menabung mendapatkan kepastian keberangkatan secara transparan dan terukur," kata Asep.

"Inilah yang paling sesuai dengan maqashid syariah sekaligus dengan amanat konstitusional negara untuk menjamin pelayanan haji yang tertib dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Wallahu a'lam bishawab," jelasnya.