Hingga September, Pemkot Bandung Raih Pajak PBB Rp496 Persen

Arief pun mengimbau kepada masyarakat yang merasa pembayaran PBB-nya sudah jatuh tempo agar segera membayar. Termasuk bagi masyarakat yang memiliki tunggakan atau denda dari 2018 ke belakang, Arief mengarahkan agar segera dilunasi. Meski demikian, khusus untuk denda tidak perlu dibayar sebab pihaknya memiliki program untuk membebaskan sanksi administrasi denda PBB.

Jika tidak PBB, lanjut Arief, Pemkot Bandung akan memberikan saksi tegas. Gak ditagih (denda), pokoknya ditagih. Sudah ada yang menyelesaikan, ada banyak," katanya.

Meski belum memenuhi target 2019, Arief mengklaim penerimaan PBB sebenarnya sudah memenuhi target per bulan yang ditetapkan, bahkan melebihinya. Ia mencontohkan penerimaan pada September kemarin mencapai Rp225 miliar melebihi target PBB September yang mencapai Rp200 miliar.

"Tiap bulan over target," kata dia.

Menurutnya, masyarakat perlahan semakin paham kepentingan dari pembayaran PBB. Terlebih pajak yang dibayar masyarakat nantinya bisa digunakan untuk kepentingan bersama melalui program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah kesadaran membayar kewajiban PBB sudah baik. Kita masih menunggu dan berharap realisasi penerimaan Oktober sampai Desember bagus," ungkap Arief.

Untuk mempermudah masyarakat membayar PBB, Pemkot Badung sudah bekerjasama dengan berbagai pihak agar sistem pembayaran bisa lebih cepat. "Tempat-tempat pembayaran PBB banyak yang bisa digunakan seperti BJB, I-banking dan ATM," papar Arief.

Menurutnya, di kantor pos dan mini market khususnya indomaret sat ini sudah bisa membayar PBB, termasuk di aplikasi e-comerce yaitu bukalapak dan tokopedia.