FPI Dibubarkan Pemerintah, Karangan Bunga Penuhi Gedung Sate

Sebelumnya, FPI resmi dibubarkan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 Menteri. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej.

"Memutuskan, menetapkan keputusan Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Kepala BNPT, tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan FPI," katanya, Rabu (30/12/2020).

Edward menjelaskan ada 7 poin yang membuat pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas yang berdiri sejak 1998. Salah satunya, karena FPI tidak terdaftar sebagai ormas di Kementerian Dalam Negeri sejak 21 Juni 2019.

Menanggapi keputusan pemerintah itu, Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar buka suara soal atas sikap pemerintah yang mengambil keputusan untuk membubarkan organisasi yang didirikan Rizieq Shihab tersebut.

"Ini kriminalisasi," ujar Aziz singkat saat dikonfirmasi awak media, Rabu (30/12/2020).

Azis menyayangkan, sikap pemerintah terkait hal ini. Walaupun demikian Aziz belum bisa membicarakan secara detil apakah pihaknya bakal menggugat pemerintah. Sebab, saat ini pihaknya masih mempertimbangkannya hal tersebut.

"Nanti kami lihat (ajukan gugatan)," ujar Aziz.

menurut Aziz, tidak ada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berjudul tentang pembubaran ormas. Yang ada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang telah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017, merupakan perubahan atas UU Tentang Ormas.

"Sekali lagi tidak ada Perppu tentang pembubaran ormas," kata Aziz.