Fiskal Jabar Tertekan, Pemprov Berpotensi Tunda Bayar Proyek

KDM mengungkapkan, tunda bayar menjadi salah satu opsi yang bisa dipilih dibandingkan mengambil pinjaman yang disertai kewajiban membayar bunga atau menunda proyek infrastruktur yang berkaitan dengan masyarakat.

"Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?" katanya.

Menurut KDM, persoalan tunda bayar proyek ini bukan semata-mata karena rencana pinjaman daerah ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan tekanan fiskal daerah yang berkurang akibat penundaan penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

"Sebenarnya kan bukan karena faktor pendapatan yang tidak meningkat. Faktornya kan karena dana DBH-nya ditunda pembayarannya. Ya, nanti mungkin suatu saat akan diberikan," ucapnya.

Di sisi lain, KDM juga memastikan, proyek infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tidak akan digeser. Namun, untuk keperluan lain yang tidak begitu penting akan dilakukan pergeseran.

"Enggak, infrastruktur enggak digeser. Tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang menurut kami itu tidak urgen, itu digeser tahun depan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan, berdasarkan laporan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kondisi kas Pemprov Jabar masih relatif normal. Namun, kondisi itu dipengaruhi banyaknya kegiatan yang belum direalisasikan, dengan sisa kas daerah sekitar Rp9,6 triliun.

"Ya, kalau dari laporan arus kas ya, informasi yang disampaikan oleh TAPD kondisi saat ini sebenarnya masih normal-normal saja. Tapi dengan catatan banyak kegiatan yang belum dijalankan," ujar Ono, Senin (19/10/2026).

Di sisi lain, Pemprov Jabar harus segera membayar kegiatan senilai sekitar Rp2,1 triliun yang sudah berkontrak dan berjalan. Kegiatan tersebut sebelumnya direncanakan dibiayai melalui pinjaman daerah.

Ono mengatakan, kewajiban yang sudah berjalan itu kemungkinan akan dibayar menggunakan kas yang tersedia. Kondisi tersebut, berpotensi mempersempit ruang anggaran untuk membiayai program lain yang belum terlaksana.

"Tinggal tadi, ada beberapa kegiatan yang sudah berkontrak dan sudah berjalan yang nilainya Rp2,1 triliun, itu yang tentunya harus dibayarkan segera," ucapnya.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto berjanji aliran dana dari pemerintah pusat ke kabupaten-provinsi akan lebih besar selama masa pemerintahannya dibandingkan periode sebelumnya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

"Dan para bupati dan para gubernur, ya, jangan khawatir, saudara-saudara, ya, bukan, bukan kita kurangi uang ke kabupatenmu," kata Prabowo dalam sambutannya.

Dia juga menyatakan akan membuktikan dana yang mengalir ke kabupaten dan provinsi pada masa pemerintahannya lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, penyaluran dana ke daerah pada tahun mendatang juga akan ditingkatkan.

"Ya, nanti saya buktikan uang yang mengalir ke kabupatenmu, ke provinsimu itu jauh lebih di zaman saya memerintah daripada sebelumnya, betul? Dan tahun akan datang, saya yakini akan lebih banyak lagi kita salurkan, seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat rakyat," ujar Prabowo.