Bandung, IDN Times – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di tengah jalan memunculkan banyak pertanyaan dan keluhan dari masyarakat. Ia bahkan tidak menampik masih ada sejumlah persoalan yang membuatnya khawatir, mulai dari keselamatan warga saat menyeberang menuju halte hingga dampaknya terhadap parkir dan aktivitas di sepanjang koridor jalan.
Namun di tengah berbagai kritik tersebut, Farhan mengaku tidak memiliki banyak ruang untuk mengubah konsep yang sudah ditetapkan. Sebab, halte yang dibangun di median jalan merupakan bagian dari desain utama proyek BRT yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bandung.
"Bagaimanapun juga itu bagian dari desain BRT. Saya enggak bisa melawan," kata Farhan di Balaikota, Senin(14/9/2026).
Pernyataan itu menggambarkan posisi Pemkot Bandung yang saat ini berada di antara tuntutan masyarakat dan pelaksanaan proyek nasional. Di satu sisi, pemerintah kota harus menyerap berbagai masukan yang muncul selama pembangunan berlangsung. Di sisi lain, konsep dasar BRT yang telah ditetapkan tetap harus dijalankan.
Farhan mengatakan dirinya sudah mengikuti perkembangan proyek tersebut sejak sebelum dilantik menjadi wali kota. Ia bahkan berkali-kali meninjau jalur yang akan dilalui BRT dan membayangkan tantangan yang akan muncul ketika halte dibangun di tengah ruas jalan yang selama ini padat kendaraan dan aktivitas perdagangan.
Menurut dia, kawasan seperti Cicadas, Jalan Jakarta, Ciroyom hingga Pasar Baru memang bukan lokasi yang mudah untuk menerapkan konsep halte median jalan. Namun pemerintah tetap harus menjalankan proyek tersebut untuk melihat apakah sistem yang dirancang benar-benar mampu menjawab persoalan transportasi publik di Kota Bandung.
