Evaluasi Tunjangan Rumah DPRD Jabar Sudah Disetor ke Kemendagri

11 Sep 2025, 13:50 WIB

Azzis Zulkhairil

(Istimewa)

Intinya sih...

Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, mendatangi Kemendagri untuk evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang menjadi polemik di masyarakat.
DPRD Jabar siap melakukan evaluasi bersama Kemendagri dalam momen pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dalam penilaian Kemendagri.
Seluruh tunjangan perumahan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia akan dievaluasi oleh Kemendagri sesuai arahan Mendagri Tito Karnavian.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat M.Q. Iswara mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan yang menjadi polemik di masyarakat.

Dalam rapat bersama pimpinan fraksi, DPRD Jabar siap melakukan evaluasi bersama Kemendagri. Iswara mengatakan, evaluasi kali ini dinilai tepat karena bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dalam penilaian Kemendagri.

Jabar, kata dia, menjadi provinsi pertama memberikan hasil evaluasi yang sudah dibahas dalam rapim DPRD Jabar ke Kemendagri.

"Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi," kata MQ Iswara, Kamis (11/9/2025).

1. Seluruh DPRD akan dievaluasi oleh Kemendagri

(Istimewa)

Iswara menjelaskan, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seluruh tunjangan perumahan yang didapatkan oleh anggota DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota seluruh Indonesia akan dievaluasi.

"Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi," ujarnya.

2. Jabar paling siap dievaluasi

Sidang Paripurna pengesahan CDPOB Cirebon Timur (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Disinggung soal kapan hasil evaluasi tersebut, Iswara memastikan hal itu nantinya akan menunggu tindak lanjut dari Kemendagri itu sendiri, yang pasti DPRD Provinsi Jabar sudah menyerahkan evaluasi tunjangan tersebut, dan lebih pertama dibandingkan yang lainnya.

"Terkait proses evaluasi di Kemendagri, menunggu semua evaluasi setiap provinsi masuk ke Kemendagri dikarenakan Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi ke Kemendagri," kata dia.

3. Evaluasi tunjangan rumah dilakukan oleh Kemendagri

Sidang Paripurna pengesahan CDPOB Cirebon Timur (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelumnya, DPRD Jabar berkomitmen untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan perumahan anggota dewan. Iswara menyebut, tunjangan rumah yang selama ini diterima anggota dewan memang bagian dari belanja APBD, sehingga evaluasinya menjadi kewenangan Kemendagri.

"Kami sepakat, tunjangan perumahan yang kami terima siap dievaluasi. Karena ini melekat dalam APBD, maka evaluasi akan dilakukan oleh kementerian dan kami siap untuk itu," ujar Iswara.