DPRD Jabar Soroti Soal 3,500 Buruh Garmen Terdampak PHK di 2024
Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) turut menyoroti soal sebanyak 3.500 buruh di sektor industri tekstil dan garmen terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Legislator meminta Pemprov Jabar harus memperhatikan dan mengantisipasi.
Diketahui, 3.500 buruh di sektor industri dan tekstil yang terkena PHK ini berdasarkan data dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, sepanjang Januari-Oktober 2024.
Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jabar. Apalagi, para buruh yang terdampak dari sektor padat karya.
"Ya tentu yang pertama, kita prihatin bahwa sebagaimana informasi dari KSPSI Jabar ada 3.500 pegawai buruh di pabrik-pabrik terutama pabrik yang pada karya ya, itu terkena PHK," kata Untung, Senin (28/10/2024).
1. Jangan sampai PHK terus berlanjut
Untung mengungkapkan, kondisi pabrik yang melakukan PHK terhadap buruh ini bisa disebabkan karena berbagai faktor. Ia menduga, salah satunya karena ada pengurangan di sektor produksinya.
"Pengurangan produksi itu bisa diakibatkan karena memang pengurangan kontrak dengan pihak lain. Itu yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya PHK," ujar Untung.
"Bahkan mungkin saja ini dampak yang lebih seriusnya adalah akan ada pabrik-pabrik yang ditutup operasinya akibat semakin berkurang bahkan berhentinya pemesanan atau kontrak dengan pihak lain," lanjutnya.
2. Kondisi ini dapat membuat pabrik menghentikan produksi
Di sisi lain, pengurangan produksi ini, kata Untung, bisa jadi karena maraknya produk impor pakaian bekas yang kini masuk ke Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa mengakibatkan adanya pengurangan produksi para pabrik garmen dan tekstil di Jabar.
"Bahwa terjadinya pengurangan produksi, bahkan berhentinya produksi itu salah satunya adalah karena dibanjiri oleh produk-produk impor pakaian bekas dari negara tertentu," katanya.
3. Pemprov Jabar harus koordinasi dengan pemerintah pusat
Dengan demikian, Untung meminta Pemprov Jabar dapat memperhatikan kondisi ini dan bisa melakukan pencegahan agar para buruh tidak terdampak PHK, sektor garmen juga bisa produksi secara massif kembali, agar iklim investasi terjaga.
Langkah-langkah ini dikatakannya dapat dilakukan Pemprov Jabar melalui koordinasi ke pemerintah pusat, untuk dapat menekan impor pakaian bekas.
"Kalau tidak, perusahaan-perusahaan yang berproduksi di Jawa Barat akan terkena imbasnya. Dan yang lebih jauh lagi adalah akan terjadi penurunan investasi di Jawa Barat. Bahkan kalau kita tidak mengambil langkah strategis, akan terjadi penurunan kepercayaan dari investor," kata dia.
