Disdukcapil Mulai Mengendus Kecurangan PPDB di Jawa Barat

Heri mengaku, pihaknya sempat kesulitan ketika melakukan pengecekan ke lapangan, khususnya pelacakan bangunan yang menampung jumlah KK lebih dari satu. Untuk itu, Disdukcapil mulai melakukan koordinasi dengan rukun warga (RW) di setiap daerah agar bisa memberikan alamat lengkap rumah yang diindikasi akan melakukan kecurangan pada saat PPDB 2019.

"KK yang sudah kami kumpulkan di setiap alamat tersebut kami serahkan kepada Rw di sana , untuk melihat langsung ke lapangan," papar Heri.

Selain persoalan banyaknya KK dalam satu rumah, ada juga permasalahan lain yang kemungkinan terkait PPDB, di mana ada pemilik rumah yang tidak mengetahui bahwa ada KK lain yang alamatnya serupa. Hal ini pun sekarang tengah diselidiki oleh Rw setempat.

Menurut Heri, dari segi norma kependudukan, bukan suatu kesalahan apabila dalam satu bangunan tersebut digunakan oleh lebih dari satu KK. Karena bisa saja, seseorang atau keluarga tersebut meminjam alamat orang lain atau keluarganya. Namun dari segi PPDB 2019 khususnya sistem zonasi, bukan tak mungkin hal tersebut akan memberikan dampak.

"Karena itu saya menyarankan ke Disdik (Dinas Pendidikan) harus dilihat fakta di lapangan. Jadi tidak hanya secara administratif apakah faktanya betul seorang peserta PPDB itu ada di rumah tersebut atau tidak," katanya.

Untuk mengantisipasi adanya pihak yang tersinggung, kata dia, dapat ditempuh oleh setiap sekolah untuk melakukan pendataan calon peserta didiknya dengan meninjau alamat mereka. Bila ada alamat yang sama, ada indikasi terdapat titipan atau ada orang lain yang menumpang di rumahnya maupun sebaliknya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi panitia peserta didik baru (PPDB) tidak bermain curang pada saat proses seleksi siswa. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karniwa, menuturkan, untuk menjaga agar kecurangan tidak terjadi maka pihaknya bakal meminta seluruh panitia PPDB wajib menandatangani pakta integritas. dengan demikian diharap kecurangan PPDB bisa diminimalisir.

"Semuanya termasuk saya, kepala sekolah, bahkan operator juga harus ikut menandatanganinya," ujar Iwa.

Dalam beberapa kali penyelenggaraan PPDB, lanjut Iwa, kerap ada saja yang mengotak-atik data ujian. Dia pun memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang merugikan para siswa yang ikut dalam seleksi ini.

Iwa menjelaskan, sesuai dengan pakta integritas diharapkan semua panitia bekerja mengikuti ketentuan yang berlaku. Jika tidak, maka inspektorat akan menindak sesuai dengan PP 53 tentang Kepegawaian. Ini dilakukan agar pelaksanaan PPDB berjalan aman tanpa kecurangan.