Kebutuhan Rumah Warga Jabar Capai Dua Juta Unit
- Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat menyatakan kebutuhan rumah warga mencapai dua juta unit lebih.
- Program pinjaman perbankan seperti KPR Sejahtera dan FLPP dapat membantu pemenuhan kebutuhan perumahan warga.
- Pemerintah Pusat menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025, dengan Jawa Barat diharapkan berkontribusi sebesar 25%.
Bandung, IDN Times - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat menyampaikan, jumlah unit perumahan yang diperlukan warga atau backlog mencapai dua juta unit lebih. Masyarakat diminta segera memanfaatkan program-progam pinjaman perbankan untuk mendapatkan perumahan.
Kepala Disperkim Jabar, Indra Maha mengatakan, beberapa program ini salah satunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.
"Backlog kami sekitar 2 jutaan kalau untuk Jawa Barat," katanya Senin (28/7/2025).
1. Banyak program yang bisa dimanfaatkan masyarakat
PPLP ini, kata Indra, bisa jadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan warga akan perumahan. Pemerintah Provinsi Jabar memastikan akan menyerapnya dan meminta kabupaten kota untuk ikut menindaklanjutinya.
"Kami kan mendorong, artinya ada program dari Tapera. Nah FLPP, itu kan bagaimana kita bisa sampai ke seluruh unsur masyarakat. Sayang kalau memang program yang baik ini tidak bisa diserap di Jawa Barat. Jadi itu tugas kami," tuturnya.
2. Pendataan masih terus dilakukan
Indra mengaku belum menghitung berapa banyak angka backlog yang bisa berkurang jika program FLPP terserap maksimal."Ya itu kita lihat saja berapa banyak. Mudah-mudahan kami bisa kurangi. Kami kan beriringan dengan programnya kementerian," katanya.
Saat ini Kementerian Perumahan Rakyat masih mengoptimalkan program tersebut di wilayah Subang, Majalengka, Depok dan Cianjur juga Sumedang. Indra berharap daerah tersebut juga optimal menyerap program ini.
"Kami masih pendataan ya. Kami harapkan data dari mereka kami bisa tahu, supaya dalam merumuskan halnya lebih tepat," ujarnya.
3. Tanah di Jawa Barat semakin sempit
Pemerintah Pusat melalui BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025. Dalam skema tersebut, Jawa Barat diharapkan dapat berkontribusi sebesar 25 persen atau setara dengan 90.000 hingga 100.000 unit rumah subsidi.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan ada beberapa hal khususnya di Jawa Barat, yang terlewatkan dalam pengelolaan pembangunan perumahan, yakni kebutuhan rumah meningkat namun tanah semakin sempit.
"Lewat pembiayaan mikro perumahan nanti masyarakat yang sudah memiliki tanah atau RTLH namun ingin membangun dan merenovasi rumah bisa menggunakan "Pembiayaan Home" dengan angsuran yang ringan. Ini harus benar-benar dimanfaatkan," katanya.
