Dipecat dari Jabatan Ketua DPD Golkar Cirebon, Toto Sunanto Melawan

Ketika dihubungi wartawan, Toto membenarkan jika posisinya sebagai Ketua DPD Golkar Cirebon telah digantikan pejabat Plt sesuai dengan Surat Keputusan (SK) DPD Golkar Jabar. Namun, kata dia, pemberhentian itu menimbulkan sejumlah pertanyaan. Sebab, periode kepemimpinannya di Cirebon masih tersisa setahun lagi atau hingga 2020.

"Namun DPD Jabar tiba-tiba melakukan pemecatan tanpa melakukan mediasi soal usulan PK. Lebih aneh lagi, periodisasi yang dibutuhkan Kabupaten Bekasi setelah kasus yang menerpa Neneng Hasanah Yasin tidak juga dilakukan, bahkan terkesan ditunda-tunda," kata Toto saat dihubungi wartawan, Minggu(7/7).

Seperti diketahui, pemecatan Toto Sunanto dari posisi Ketua DPD Golkar Cirebon telah dilakukan DPD Golkar Jabar. Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi menilai, pemberhentian Toto dari jabatannya itu karena persoalan yang terjadi di internal partai.

Menurut Dedi, ada tiga alasan mendasar yang menyebabkan Toto diberhentikan diantaranya dugaan permainan uang partai dan dana saksi saat Pemilu 2019, lalu.

Mendapatkan alasan tersebut, Toto langsung melakukan perlawanan. Menurut dia, pemecatan ini karena mencium dukungan politik kepada Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar nanti.

"Periodisasi saya seharusnya habis tahun 2020, tapi ini Musda dipercepat. Kita minta Munas dipercepat kan nggak mau, tapi Musda malah dipercepat. Ini merupakan rekayasa yang dibuat DPD Golkar Jawa Barat," kata Toto.

Mengenai dukungan politik, Toto mengaku memberikan dukungan kepada Bamsoet untuk maju sebagai ketum Golkar di Munas, nanti. Dukungan politik kepada Bamsoet itu terlihat saat Toto  mengunjungi Ketua DPR RI itu di Kompleks  DPR RI Jakarta, Senin (27/6/2019).

Dalam kunjungannya itu, Toto diduga didampingi sejumlah Ketua DPD tingkat II, beberapa di antaranya dari Jawa Barat. Beberapa nama Ketua DPD Partai Golkar tersebut kabarnya sudah dikantongi pengurus DPD Partai Golkar Jabar. 

Terkait polemik tersebut Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar Iswara mengatakan, ada beberapa daerah yang melaporkan kinerja pengurusnya (Toto Sunanto). Hal tersebut merupakan dinamika biasa dalam mengurus organisasi, khususnya partai politik.

"Kita menerima laporan dari beberapa daerah secara tertulis. Itu biasa dalam sebuah pengelolaan parpol. Biasa saja dinamika," jelas Iswara yang enggan merinci daerah-daerah yang melaporkan pengurusnya itu.

Iswara mengatakan, Kota Cirebon menjadi perhatian karena laporan diterima sejak 18 Juni lalu. Kemudian pada 29 Juni, DPD Partai Golkar Jabar menggelar rapat membahas laporan itu.

"Makanya pada 1 Juli keluar pemecatan. Dan kita tunjuk Plt sesuai aturan organisasi berasal dari DPD Jabar. Bahkan sudah ada agenda Musdalub pasa 13 Juli nanti," ungkapnya.

Sementara terkait Kabupaten Bekasi yang didalihkan Toto, Iswara memastikan memberlakukan hal yang sama. DPD telah menunjuk Plt dan diminta segera menggelar Musdalub.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara mengungkapkan jika DPD Partai Golkar Kota Cirebon sudah menetapkan 13 Juli 2019 sebagai waktu pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

"Saya susah menerima informasi bahwa Kota Cirebon sudah menggelar rapat pleno. Hasilnya musdalub siap dilaksanakan pada 13 Juli," kata Iswara saat dihubungi, Minggu (7/6).

Iswara mengatakan, musdalub nanti salah satunya akan memilih Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon definitif. Musdalub harus disegerakan karena agenda politik partai semakin padat.

"Sebentar lagi kan ada munas, lalu musda Jabar, dilanjutkan musda kabupaten kota di Jabar. Saya apresiasi Kota Cirebon," ujarnya.

Iswara juga berharap hal serupa dilakukan oleh Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi.

"Kalau tidak sanggup, tentu partai akan melakukan langkah-langkah yang sesuai aturan organisasi," jelasnya.