Dinilai Sudah Tak Relevan, DPRD Bandung Segera Sempurnakan Perda PKL

Dia menjelaskan, dalam rancangan Perda ini nantinya istilah zonasi akan dihapus dan diganti dengan lokasi diperbolehkan dan lokasi yang tidak diperbolehkan. Adapun lokasi yang diperbolehkan dibagi menjadi permanen dan sementara.

Dalam Perda PKL saat ini, lokasi PKL dibagi dalam tiga zonasi yakni merah, kuning dan hijau. Untuk zona merah merupakan area yang tidak boleh ada pedagang sama sekali. Zona merah diantaranya sekitar Alun-Alun Bandung, Jalan Kepatihan, Dalam Kaum, hingga Asia Afrika.

Sedangkan, Zona kuning waktu berjualan diatur tidak bisa berjualan sepanjang hari. Sementara zona hijau bebas berjualan sepanjang hari. "Dengan demikian, penyempuranaan Perda PKL nanti dapat memberikan kepastian yang lebih jelas bagi para pelaku PKL," ujar dia.

Christian mengungkapkan, dalam rancangan Perda PKL nanti juga akan ada penyempurnaan dan penyesuaian tugas Satgasus PKL. Sehingga diharapkan ada pelibatan unsur masyarakat dalam setiap bidang satgasus seperti akademisi, lembaga masyarakat, dan lainnya.

"Harapannya, satgasus nanti dapat meningkatkan kualitas PKL di Kota Bandung," kata dia.

Christian juga menyampaikan mengenai perbaikan pendataan untuk mendapatkan kartu tanda pengenal PKL sehingga ke depan, pedagang terdata dengan baik.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan DPRD ini mendapatkan antusias dari warga. Banyak warga yang bertanya mengenai persoalan sampah dan pungutan liar yang sering kali dialami PKL. Tidak hanya persoalan lapangan, warga juga bertanya mengenai sulitnya mendapatkan sertifikasi halal dan uji mutu dari pemerintah.

“Masalah sulitnya mendapatkan sertifikat halal membuat banyak pengusaha kecil seperti kami tak bisa mendapatkan orderan makan dan minum dari pemerintah,” kata Ketua RT 03 Teti.