Digitalisasi Pendidikan Perlu Infrastruktur dan SDM yang Memadai

Menurutnya, kehadiran pandemi COVID-19 telah banyak mengubah pola kerja serta tatanan kehidupan masyarakat tak terkecuali di bidang pendidikan. Karenanya, ia begitu mendukung kebijakan Jokowi dengan melakukan akselerasi transformasi digitalisasi sekolah ini.

"Peristiwa pandemi COVID-19 ini ada hikmahnya, betul-betul telah memaksa kita untuk melakukan akselerasi. Bisa dibayangkan jika tidak ada COVID-19 tidak akan secepat sekarang," kata Solehuddin.

Untuk itu selama masa berjalannya pandemi COVID-19, ia telah berupaya maksimal melakukan berbagai penyesuaian teknologi digital di kampus yang dipimpinnya. Hal itu dapat memudahkan dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran baik secara online maupun offline.

"Selama dua tahun ini kita melakukan upaya penyempurnaan mempersiapkan semua kebutuhan pendukung pelaksanaan sekolah digital. Mulai dari kebutuhan teknologi maupun SDM (Sumber Daya Manusia)-nya," ujar Solehuddin.

Kepala Seksi Kurikulum PPSD Dinas Pendidikan Kota Bandung Jajang Hermawan mengatakan, selama pandemi COVID-19 kegiatan belajar mengajar (KBM) beralih ke media digital. Perubahan dari KBM tradisional ke ruang digital ini menjadi kebiasaan baru di dunia pendidikan.

Digitalisasi pendidikan ini mesti disambut dengan SDM dan infrastruktur yang memadai. Sebab, ruang digital ini menyajikan ruang belajar yang lebih luas dan tanpa batas. Oleh karena itu, aturan untuk digitalisasi pendidikan juga musti dirumuskan.

"Banyak hal yang musti disiapkan untuk keberhasilan digitalisasi pendidikan. Seperti SDM, infrastruktur pendidikan dan peraturannya. Saya yakin Kemendikbudristek sudah menyiapkan roadmap yang akan digunakan seperti platform, kurikulum dan kualifikasi pendidik yang dibutuhkan," katanya.

Sementara itu, Ketua BEM UPI Endang Sutanto menyebutkan, seminar ini sengaja digelar oleh BEM untuk menjaga nalar kritis mahasiswa dalam mengawal Kebijakan Pendidikan di era Pemerintahan Presiden Jokowi, terkhusus mengenai kebijakan digitalisasi sekolah yang hampir dua tahun berjalan di setiap tingkatan dari mulai sekolah dasar hingga perkuliahan.

"Di sisi lain, kami melihat perlunya perhatian lebih dari pemerintah tekait pengembangan SDM pengajar. Kita melihat, masih banyak pengajar di beberapa daerah yang masih gagap teknologi," kata Endang.

Selain itu, Endang juga menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah di sektor pendidikan. "Pemerintah mesti memfasilitasi infrastruktur dan anggaran agar digitalisasi pendidikan bisa berjalan," tutur Endang.

Selama dua tahun terakhir, pendidikan yang dilakukan secara daring belum menunjukkan lulusan yang berkualitas. Degradasi kualitas pendidikan akan sangat berdampak pada pembentukan karakter para penerus bangsa di kemudian hari.

"Melihat kondisi yang telah kita alami selama dua tahun dalam penyenggaraan pendidikan digital. Kami memandang adanya degradasi kualitas para murid termasuk lulusan sarjana secara besar-besaran, adaptasi selama masa pandemik ini menjadi ukuran serta evaluasi bagi pemerintah terkhusus Kementerian Dikbudristek dalam melakukan inovasi kebijakan sesuai kondisi," ujarnya.