Diambil Alih Pemprov Jabar, RSUD Patrol Ditargetkan Naik ke Kelas B

Kendati begitu, Vini mengungkapkan, untuk bisa meningkatkan kelas rumah sakit tidak mudah. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalamnya.

"Tapi kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kan perlu SDM. Yang paling susah SDM. Jadi kamisekolahkan, makanya ada beasiswa-beasiswa gitu," ucapnya.

Kemudian, Vini mengatakan, masih ada sejumlah syarat administratif dan teknis yang harus ditempuh agar RSUD Patrol dapat naik kelas, salah satunya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Meski demikian, Vini menargetkan di 2028 RSUD Patrol dapat naik menjadi kelas B dan setara dengan rumah sakit milik provinsi lainnya.

"(RSUD Patrol) ternyata masih banyak persyaratan yang belum ada. Andalalin belum ada, ini kami lagi siapkan. Jadi kalau misalnya tahun 2027 kami persiapkan syarat-syaratnya kan, mereka tuh belum punya andalalin, makanya kami perbaiki dulu syarat-syaratnya, berarti baru pembangunan, berarti 2028 ya paling cepat kami bangun," katanya.

Alih kelola RSUD Patrol disepakati melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Indramayu di Ruang Rapat Gubernur, Senin (25/5/2026) lalu. Prosesi itu disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Bupati Indramayu Lucky Hakim, serta jajaran terkait.

Adapun langkah ini menjadi kelanjutan keputusan Dedi Mulyadi sejak Juli 2025 lalu, untuk mengatasi stagnasi pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut akibat keterbatasan kapasitas pemerintah daerah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, RSUD Patrol nantinya akan dikembangkan menjadi rumah sakit milik provinsi yang melayani kebutuhan masyarakat lintas wilayah, bukan hanya Kabupaten Indramayu.

"Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti kami kembangkan Rumah Sakit Patrol, menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Nanti melayani wilayah Indramayu, Subang yang dekat situ, dan Majalengka," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim menilai, penyerahan pengelolaan rumah sakit tersebut menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang selama ini dinilai belum optimal.

"Rumah sakit kabupaten yang memang ada stagnasi di situ, pelayanannya memang kurang optimal. Tetapi alhamdulillah, kami serahkan kepada provinsi, nanti di bawah kepemimpinan Pak Gubernur. Tapi kita mohon nanti akan dibangun menjadi pusat pelayanan rujukan untuk Jawa Barat," katanya.

Sebelum proses penandatanganan dilakukan, DPRD Kabupaten Indramayu lebih dulu memberikan persetujuan resmi terhadap peralihan tata kelola RSUD Patrol dari Pemkab Indramayu ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengambilalihan RSUD ini diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan rumah sakit milik pemerintah di Indramayu.