Bandung, IDN Times - Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus melakukan aksi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Senin (15/6/2026).. Sejak siang hari massa mulai berkumpul dan selepas sore melancarkan orasi tepat di depan gerbang,
Tepat pukul 17.30 WIB, massa aksi mengakhiri orasinya dan mulai membuat barisan untuk membubarkan diri.
Saat sedang berbaris, tiba-tiba muncul lemparan petasan yang diarahkan ke Gedung DPRD. Oknum juga ada yang melempar botol ke arah polisi yang berusaha membubarkan massa.
Setelah beberapa letusan petasan, massa aksi pun berlarian. Petugas polisi pun melakukan pengamanan terhadap massa yang berhamburan ke segala arah.
"Tenang-tenang. Jangan lari, tetap tenang dan silakan membubarkan diri," ujar salah seorang petugas polisi menggunakan pengeras suara.
Massa di gedung DPRD telah membubarkan diri. Namun, letusan petasan masih terdengar beberapa kali. Petugas polisi pun tetap bersiaga melakukan penjagaan.
Salah seorang mahasiswa, Abdurrahman Muhammad Abdul Malik mengatakan, aksi demo ini sebagai bentuk perlawanan atas berbagai kebijakan yang dinilainya merugikan rakyat.
"Kami dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa yang menginisiasi gerakan ini. Aksi ini bukan semata-mata gerakan mahasiswa, melainkan bentuk keresahan masyarakat terhadap ketidakadilan dan tindakan yang kami nilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah saat ini," kata Abdul.
Abdul menuturkan, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan. Beberapa di antaranya ialah, menghentikan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
"Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta menghentikan pemborosan anggaran untuk kunjungan luar negeri," tuturnya.
Menurutnya, frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo di masa pemerintahnya, lebih tinggi ketimbang pemimpin sebelumnya.
Selain itu, hal yang mahasiswa soroti adalah potensi kembalinya praktik-praktik orde baru, berdasarkan penguatan dwifungsi TNI dan Polri.
"Kami menyoroti, apa yang kami nilai sebagai gejala kembalinya praktik-praktik Orde Baru. Kami melihat adanya penguatan dwifungsi TNI dan Polri," ujarnya.
"Hal tersebut kami kaitkan dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI, serta regulasi terkait Polri yang dinilai tidak lahir dari aspirasi masyarakat Indonesia secara luas," pungkasnya.
Terdapat lima tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut;
1. Setop pemborosan APBN
2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
3. Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
4. Hentikan militerisme di ranah sipil
5. Menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah