Defisit Jabar Rp5,7 T, Pakar: Jangan Ngegas Belanja Kalau Gak Ada Duit

08 Agu 2026, 13:34 WIBKota Bandung

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Defisit Jabar Rp5,7 T, Pakar: Jangan Ngegas Belanja Kalau Gak Ada Duit

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemprov Jawa Barat berencana meminjam Rp3,4 triliun ke PT SMI untuk menutup proyeksi defisit APBD 2026 sebesar Rp5,7 triliun.
Pengamat Acuviarta Kartabi menilai defisit bukan hanya akibat pengurangan transfer pusat, tetapi juga ketidaksesuaian belanja dengan perencanaan serta DBH Rp4 triliun yang belum disalurkan.
Ia menyarankan Pemprov mengoptimalkan pendapatan pajak, menekan belanja melalui perubahan APBD, dan menagih DBH ke pemerintah pusat ketimbang menambah utang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2026

Pemprov Jawa Barat diperkirakan mengalami defisit APBD sebesar Rp5,7 triliun dan berencana mengajukan pinjaman daerah Rp3,4 triliun kepada PT SMI. Acuviarta menyarankan penyesuaian belanja serta optimalisasi pendapatan dalam perubahan APBD.

Sabtu (8/8/2026)

Acuviarta mengkritik rencana pinjaman Pemprov Jabar. Ia menilai pemerintah sebaiknya menagih Dana Bagi Hasil dari pusat, mengoptimalkan pajak, dan mengurangi belanja daripada menambah utang.

pada hari ini

Posisi defisit APBD Jabar disebut telah melampaui Rp5 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemprov Jawa Barat berencana mengajukan pinjaman daerah Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membantu menutup proyeksi defisit APBD 2026 sebesar Rp5,7 triliun.
Who?
Pemprov Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi, PT Sarana Multi Infrastruktur, pemerintah pusat, serta pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi terlibat dalam isu pengelolaan defisit tersebut.
Where?
Rencana pinjaman dan defisit anggaran berada dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Acuviarta Kartabi menyampaikan pandangannya di Bandung.
When?
Defisit diproyeksikan terjadi pada pelaksanaan APBD 2026. Kritik Acuviarta terhadap rencana pinjaman dikutip pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Why?
Defisit dikaitkan dengan pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat, ketidaksesuaian belanja dengan perencanaan RAPBD 2026, serta Dana Bagi Hasil hingga Rp4 triliun yang belum disalurkan.
How?
Pemprov berencana meminjam Rp3,4 triliun. Acuviarta menyarankan penyesuaian APBD 2026, pengurangan belanja, optimalisasi pajak daerah, dan mendesak pemerintah pusat membayar Dana Bagi Hasil.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Pemerintah Jawa Barat kekurangan uang sekitar Rp5,7 triliun untuk tahun 2026. Mereka mau meminjam Rp3,4 triliun. Pak Acu dari Unpas tidak setuju. Ia bilang pemerintah sebaiknya mengurangi belanja dan mencari uang dari pajak. Pemerintah pusat juga belum memberi dana bagi hasil sekitar Rp4 triliun.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Sorotan terhadap defisit Jawa Barat membuka ruang bagi penataan anggaran yang lebih cermat. Pemerintah provinsi masih memiliki sumber pendapatan seperti pajak daerah serta Dana Bagi Hasil yang belum tersalurkan, sementara perubahan APBD dapat menjadi sarana menyesuaikan belanja. Peralihan belanja ke sasaran yang dinilai lebih tepat juga menunjukkan adanya perhatian terhadap kualitas penggunaan anggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (UNPAS), Acuviarta Kartabi mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana mengajukan pinjaman daerah Rp 3,4 triliun ke PT Sarana Muti Infrastruktur (SMI).

Pinjaman itu dilakukan untuk menutupi kondisi defisit anggaran pada pelaksanaan APBD 2026 yang diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun. Acuviarta berpendapat, pengajuan pinjaman daerah ini bukan hanya disebabkan oleh adanya pengurangan dana transfer (TKD) dari pemerintah pusat saja.

Dia menilai, ada juga penyebab lainnya yaitu ketidak sesuaian antara pengeluaran belanja dengan perencanaan berdasarkan RAPBD tahun 2026. Sehingga, dia merasa rencana tersebut belum tepat.

"Jadi saya kira saya tidak sependapat dengan adanya rencana pinjaman, dioptimalkan dulu kinerja pendapatannya dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dari Pajak Air Permukaan, dari Pajak Bahan Bakar, dioptimalkan dulu itu," ucap Acu, dikutip Sabtu (8/8/2026).

1. Belanja daerah bisa diturunkan, dibandingkan harus berutang

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Pemerintah provinsi, kata dia, bisa turut membenahi masalah pendapatan, sekaligus menurunkan pengeluaran ketika dirasakan terlalu membebani fiskal daerah.

"Kalau memang kemudian pendapatannya tidak sesuai, ya diturunkan saja melalui momentum perubahan APBD, jangan kemudian belanjanya dipaksakan terus "ngegas" sedangkan pendapatannya tidak maksimal," ujarnya.

Menurut dia, kondisi defisit anggaran yang dialami pemerintah provinsi juga tidak hanya disebabkan karena adanya pengurangan dana transfer saja, melainkan juga disebabkan karena belum disalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai hingga Rp4 triliun.

2. Desak terus ke pemerintah pusat soal DBH

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Hanya saja, Acu menjelaskan, Pemprov dapat mendesak pemerintah pusat untuk segera menuhi kewajibannya degan membayarkan dana bagi hasil tersebut. Hal tersebut menurutnya jauh lebih tepat untuk kondisi saat ini.

"Jika itu substansi masalahnya, seharusnya pemerintah provinsi meminta pusat untuk memenuhi kewajibannya, bukan lantas menambah beban utang," katanya.

Apabila pinjaman dilakukan, Acu berkomentar, Gubernur Dedi Mulyadi telah melakukan pola yang sama seperti pemerintahan sebelumnya yang telah mengajukan pinjaman melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat COVID-19.

Oleh sebab itu, Acu menyarankan kepada pemerintah provinsi untuk dapat melakukan penyesuaian melalui momentum perubahan tahun 2026 dengan mengoptimalkan kinerja pendapatan.

"Kalau saya solusinya adalah mengurangi belanja, bukan "ngegas", dan saya akan menarik, mencari sumber-sumber pendapatan yang harusnya saya dapatkan, bukan ngutang, karena kalau begitu, berarti Dedi Mulyadi sama saja sama dengan pemerintahan sebelumnya," katanya.

3. Tidak ada efisiensi di daerah, yang ada hanya shifting

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menunggangi kuda putih saat Kirab Budaya Tatar Sunda di Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Mengenai efektivitas kebijakan Dedi Mulyadi dalam mengelola anggaran, Acu berpendapat, secara umum Pemprov masih melakukan pengelolaan anggaran secara normal, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa peralihan dari anggaran belanja yang dianggap tidak tepat.

"Sebenarnya gak ada efisiensi di pemerintah daerah, yang ada itu shifting, peralihan dari belanja-belanja yang dianggap tidak tepat sasaran ke belanja yang tepat sasaran menurut Dedi Mulyadi," katanya.

Acu berharap Dedi dapat kembali perencanaan berdasarkan RAPBD 2026 untuk memastikan kembali kebutuhan belanja serta pendapatan guna mengantisipasi defisit anggaran yang dinilai sudah cukup besar.

"APBD-nya kan sudah ditetapkan, asumsinya kan sudah ada ketika APBD dibuat, pendapatan berapa, belanjanya berapa, sehingga ada defisit sekian pada hari ini kan posisi defisit itu udah di atas Rp5 triliun. Besar sekali itu di atas 5,0 untuk ukuran provinsi," kata dia.