Dedi Mulyadi Jawab Tudingan RSUD Welas Asih Dibiayai oleh Umat
- Dedi Mulyadi menegaskan RS Welas Asih adalah milik Pemdaprov Jabar dan dibiayai dari APBD, bukan oleh umat.
- RS Al Ihsan beralih ke Pemdaprov Jabar sejak 2004 setelah terlibat kasus korupsi, dengan total kerugian negara Rp11,9 miliar.
- RSUD Al Ihsan berganti nama menjadi RS Welas Asih untuk membangun citra baru yang lebih dekat dengan masyarakat Jawa Barat.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa RS Welas Asih, yang sebelumnya bernama RS Al Ihsan, merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar.
Penegasan tersebut disampaikan KDM - sapaan akrab Dedi Mulyadi untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat mengenai sumber pembiayaan rumah sakit tersebut.
"Ada netizen yang menyebut rumah sakit ini dibiayai oleh umat, bukan dari APBD. Pernyataan itu saya luruskan," ujar Dedi dikutip dari keterangan resmi, Senin (7/7/2025).
1. Dedi jelaskan mekanisme pembiayaannya RSUD Welas Asih
Dedi menyebutkan, RS Al Ihsan mengalami peralihan kepemilikan ke Pemdaprov Jabar sejak 2004, menyusul kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Yayasan Al Ihsan sebagai pendiri rumah sakit tersebut.
Pengadilan telah menetapkan bahwa telah terjadi kerugian negara akibat korupsi dana bantuan dari Pemdaprov Jabar kepada yayasan, yang terjadi sejak 1993 hingga 2001.
Adapun rincian dana bantuan yang dikorupsi meliputi anggaran rutin sebesar Rp1,5 miliar, anggaran pembangunan tahap pertama Rp2,6 miliar, pembangunan tahap kedua Rp1,7 miliar, serta anggaran lainnya sebesar Rp6 miliar. Total kerugian negara mencapai Rp11,9 miliar.
"Apa sebab korupsi? Anggaran diperoleh dengan tidak sah, melalui berbagai mekanisme bantuan terus menerus yang tidak sesuai prosedur," katanya.
2. RSUD Welas Asih murni merupakan milik Pemprov Jabar
Gugatan hukum terhadap kasus ini berujung pada putusan Mahkamah Agung Nomor 372/Pid/2003, yang menyatakan bahwa seluruh bangunan dan aset RS Al Ihsan dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemdaprov Jabar.
Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat pada 10 Maret 2005, yang menetapkan RS Al Ihsan sebagai aset resmi Pemdaprov Jabar.
RS Al Ihsan pertama kali didirikan oleh Yayasan Al Ihsan pada 15 Januari 1993. Peletakan batu pertama dilakukan pada 11 Maret 1993, dan pelayanan kesehatan mulai beroperasi pada 12 November 1995.
3. Dedi Mulyadi mengganti nama dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih
Sejak status kepemilikannya beralih ke pemerintah provinsi, rumah sakit ini terus mengalami pengembangan. Pada 19 November 2008, statusnya berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan, dan pada 10 Juli 2009 resmi ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kini, rumah sakit tersebut resmi berganti nama menjadi RS Welas Asih dan tetap menjadi bagian dari pelayanan kesehatan publik milik Pemdaprov Jabar.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi meresmikan mengganti nama RSUD Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Penggantian nama ini dikatakannya agar lebih dekat dengan Jawa Barat.
"Karena orang Sunda welas asih kan lebih dekat dengan kalimat kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Kedua memori, Al Ihsan kan ada memori panjang gak usah disebutkan memori panjangnya. Sehingga memori itu kita coba dibangun dengan brand baru," kata Dedi di Bandra Husein Sastranegara, Rabu (2/7/2026).
Disinggung mengenai pergantian nama ini apakah sudah berkoordinasi dengan DPRD Jawa Barat. Dedi memastikan hal tersebut hanya menggunakan Surat Keputusan Gubernur, dan nantinya tidak akan berdampak ke anggaran.
"Kalau penamaan kan gak ada problem (tidak dibicarakan ke DPRD Jabar). Kan nama tidak berpengaruh kepada anggaran. Nama gak ada kaitan dengan biaya, cuma ganti nama. Itu cuma SK," jelasnya.
Selain berganti nama, RSUD Al Ihsan kata Dedi akan ditingkatkan layanannya agar bisa setara dengan RSHS Hasan Sadikin milik dari Kementerian Kesehatan. Dia menargetkan hal tersebut akan dikebut hingga dua tahun mendatang.
"Paling dalam waktu dua tahun, saya sudah bicara dengan Menkes agar layanan di Al Ihsan bisa setara dengan Hasan Sadikin," katanya.
