Dedi Mulyadi Ajukan Utang Rp2 Triliun untuk proyek Infrastruktur Jabar
- Pemprov Jawa Barat di bawah Gubernur Dedi Mulyadi berencana mengajukan pinjaman daerah Rp2 triliun untuk menutup kekurangan fiskal dan membiayai proyek infrastruktur besar yang sudah direncanakan.
- Dedi menegaskan pinjaman bersifat terbatas selama masa kepemimpinannya, dengan cicilan hingga 2030, agar tidak membebani pemerintahan berikutnya setelah masa jabatannya berakhir.
- Skema pembiayaan akan dilakukan melalui kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank bjb, sementara surat pengajuan resmi telah diterima serta ditandatangani oleh DPRD Jabar.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengajukan pinjaman atau utang daerah senilai Rp2 triliun untuk menambah pembiayaan proyek infrastruktur berskala besar yang kini sudah dalam perencanaan. Utang ini dinilai harus diajukan karena fiskal daerah mengalami minus.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan, Pemprov Jabar saat ini kehilangan kapasitas fiskal hampir Rp3 triliun. Kondisi itu membuat pembiayaan pembangunan menjadi terbatas, sementara kebutuhan infrastruktur terus mendesak.
"Nanti ada beberapa tempat yang kita bangun underpass dengan biaya yang relatif lumayan. Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena lokasi Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/2/2026).
1. Pengajuan utang dipastikan hanya berlaku saat kepemimpinannya saja
Meski berutang, Dedi menegaskan, ia sudah berhitung secara matang besaran cicilannya dan nantinya pinjaman itu bersifat terbatas, yang artinya hanya berlaku selama masa kepemimpinannya. Dia memastikan, tidak akan membebani pemerintahan berikutnya melewati batas yang ia tentukan.
"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar," ujarnya.
2. Cicilan utang dipastikan sampai 2030
Mengenai mekanisme pinjaman, Dedi menjelaskan dana itu akan difokuskan untuk proyek-proyek strategis dan dicicil pembayarannya hingga tahun 2030.
"Pemda Jawa Barat pinjam uang untuk bangun tadi tuh di Jalan Puncak II (Bekasi), bikin underpass, bikin jembatan layang, yang proyek-proyek besar kan. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," ucap Dedi.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, membenarkan, sebelumnya gubernur mengirimkan surat pinjaman daerah dan kini sudah diterima sekaligus telah ditandatangani.
"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD, di surat itu ada poin gubernur menyampaikan mengikuti arahan Kemendagri terkait APBD 2026," kata Iswara.
3. DPRD Jabar benarkan pemprov mengajukan utang
Dalam surat itu, Iswara juga menyinggung kondisi likuiditas daerah, di mana ketika dalam perjalanannya pendapatan tidak mampu menutup kegiatan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, maka opsi pinjaman daerah akan ditempuh.
"Kedua terkait likuiditas, jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," katanya.
Iswara menegaskan, sejauh ini pinjaman tersebut masih berupa pernyataan resmi gubernur kepada DPRD, belum masuk tahap realisasi teknis. Pemprov Jabar akan meminjam sekitar Rp2 triliun untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis.
Skema pembiayaan disebut didapat berasal dari PT Sarana Multi Insfratruktur dan Bank bjb dengan skema kredit sindikasi. "Dari mana Rp2 triliun itu, kemungkinan sindikasi dari PT SMI dan Bank bjb. Kalau hanya bjb khawatir memengaruhi likuiditas bjb, sehingga harus sindikasi bjb dan PT SMI," ujarnya.
