Dedi Mulyadi: Ada Potensi Rp500 M Belanja Daerah 2025 Tak Terserap
- Realisasi belanja APBD Pemprov Jabar sudah mencapai 73,34 persen, dengan pendapatan 66 persen.
- Adanya potensi sisa anggaran Rp500 miliar yang belum terserap hingga akhir tahun 2025.
- Gubernur Dedi Mulyadi akan mendorong penambahan ruas jalan untuk perbaikan infrastruktur publik di Jawa Barat.
Bandung, IDN Times - Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi paling tinggi dalam merealisasikan belanja APBD oleh Data Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri. Sampai 17 Oktober 2025, realisasi belanja Pemprov Jabar sudah mencapai 73,34 persen, begitupun pendapatan 66 persen.
Meski begitu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi enggan terlena, karena sampai saat ini masih ada yang belum terserap. Artinya, hingga akhir tahun ini kemudian akan ada anggaran yang tersisa.
"Pagi hari ini saya malah menegur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat. Karena hari ini dicek kasnya berapa? Kasnya ada Rp2,5 triliun," katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin (20/10/2025).
1. Daya serap Pemprov Jabar capai Rp7,5 triliun
Dedi kemudian bertanya lebih dalam kepada dua pejabat tersebut terkait daya serap belanja pemerintah sampai akhir tahun 2025, dan ternyata masih ditemukan adanya potensi sisa anggaran yang belum terserap.
"Kalau sampai Desember itu daya serap pemerintah berapa? Daya serah pemerintah sampai Desember ada Rp7,5 triliun. Sumber keuangan yang masih mungkin masuk berapa? Sumber keuangan yang mungkin masuk ada Rp6,5 triliun. Berarti Rp9 triliun saya bilang, itu masih ada sisa," tuturnya.
2. Ada potensi Rp500 miliar belum dibelanjakan
Oleh karena itu, Dedi enggan berpuas diri meski pemerintah pusat menilai sistem pengelolaan keuangan belanja dan pendapatannya paling tinggi, di antara pemerintah provinsi lainnya yang ada di Indonesia.
"Saya gak mau dikatakan paling tinggi. Saya masih paling rendah, karena apa? Karena masih ada duit yang nanti dihitung Desember itu, masih ada perhitungan sekitar space-nya Rp500 miliar itu tadi. Dan yang Rp500 miliar itu hari ini sudah saya putuskan untuk terus didorong menjadi belanja," katanya.
Salah satu yang diarahkan Dedi Mulyadi, yaitu untuk belanja infrastruktur publik yang mendasar seperti perbaikan jalan milik provinsi yang ada di 27 kabupaten dan kota.
"Jadi hari ini kami akan mendorong lagi penambahan ruas-ruas jalan yang dilakukan perbaikan atau hotmik. Ya terutama di antaranya jalan-jalan yang hotmik itu, saya nggak mau lihat jalan provinsi dari berbagai daerah bergelombang, termasuk menuju arah Kota Bandung," ujarnya.
3. Kemendagri sebut serapan belanja daerah Jabar paling tinggi
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa yang berhasil mengelola pendapatan dan belanja APBD 2025 di atas rata-rata provinsi lain di Indonesia.
Apresiasi ini disampaikan Tito di depan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).
"Pendapatan tinggi, belanja tinggi tapi ada space sedikit untuk cadangan, kalau terjadi apa-apa ada bencana dan pembayaran penting. Kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Jawa Barat, pak," kata Mendagri dilansir dari tayangan Youtube Kemendagri.
Tito mengungkapkan seluruh tren persentase realisasi pendapatan APBD semua provinsi hingga kota dan kabupaten per September 2025. Per 30 September 2025, tren realisasi pendapatan kabupaten dan kota lebih tinggi daripada provinsi.
"Jadi data untuk realisasi pendapatan per 30 September 2025 adalah 70,27 persen atau Rp949,97 triliun. Ini lebih tinggi daripada tahun 2024, periode yang sama yakni 67 persen (Rp919,98 T)," kata Tito.
