Dedi Mulyadi Tak Ikut Datangi Kantor Purbaya: Tidak Elok Protes TKD
- Dedi Mulyadi absen dalam protes TKD di kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
- Dedi menolak pemotongan dana transfer daerah, tetapi tidak ingin menentang keputusan pemerintah pusat.
- Untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, Dedi melakukan efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi.
Bandung, IDN Times - Kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10/2025). Mereka turut menolak pemotongan transfer ke daerah (TKD) untuk APBD murni 2026.
Dalam pertemuan ini tercatat sebanyak 18 gubernur hadir langsung, 15 daerah diwakili dan 5 daerah tidak hadir. Namun, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi absen dalam pertemuan itu dengan alasannya sendiri.
Dedi mengatakan, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, dan tidak pantas bila menentang keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat.
"Gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat," katanya, Sabtu (11/10/2025).
1. Dedi Mulyadi berdalih pemerintah provinsi harus sejalan dengan pemerintah pusat
Menurut Dedi, pemotongan dana transfer daerah merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan, bukan dipersoalkan. Sehingga, dia merasa tidak elok jika harus menentang keputusan pemerintah pusat.
"Sedangkan pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat," katanya.
Dedi menjelaskan, pemotongan dana transfer ke daerah untuk Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun untuk pemerintah provinsi dan sekitar Rp2,7 triliun bagi pemerintah kabupaten dan kota.
Kebijakan tersebut, kata dia, tentunya berpengaruh terhadap program pembangunan di daerah. Sebab selama ini, sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
2. Pemprov Jabar sudah membuat skema efisiensi
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Dedi menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran di tubuh birokrasi. Sejumlah kegiatan rutin pemerintah daerah akan dikurangi, mulai dari perjalanan dinas hingga belanja listrik dan air.
"Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu gubernur Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp750 juta dari diturunkan menjadi Rp100 juta," kata Dedi.
Selain itu, penggunaan listrik kantor juga akan dibatasi hingga 75 persen. Lampu di bagian dalam gedung akan dimatikan pada malam hari, sementara bagian luar tetap menyala untuk keamanan.
Selain itu, Dedi juga akan menghapus kebiasaan menjamu tamu dengan makanan dalam kegiatan resmi.
"Kalau ada tamu, ada acara, kami siapkan snack, kami siapkan makan siang, nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih," tuturnya.
3. Program prioritas tetap berjalan
Meski dana transfer daerah berkurang, Dedi memastikan belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat tetap meningkat. Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan peningkatan anggaran pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun.
Kemudian, rehabilitasi sekolah hingga Rp1 triliun, serta pemasangan listrik bagi masyarakat miskin sebesar Rp500 miliar. "Belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026," ujar Dedi.
