Bandung, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemik virus corona (COVID-19) dilakukan tidak dalam waktu lama. Sistem PJJ juga harus merata dan bisa diakses semua murid.
"PJJ jangan dua jam, itu membosankan jadi harus paham pembelajaran jarak jauh. Bukan hanya berikan tugas rekomendasi, dan ini sudah kita sampaikan," ujar Dede saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jumat (17/7/2020).
Dede mengatakan, pemerintah juga harus memantau betul kelancaran aktivitas belajar-mengajar, juga memperbaiki seluruh kendala selama PJJ, terutama kendala teknis. Menurutnya, dalam kondisi pandemik seperti saat ini siswa-siswi harus tetap belajar dengan benar.
"Kita juga minta seperti penyedia layanan atau provider bekerja sama soal PJJ, dan ini harus tanggung jawab pemerintah. Orangtua jangan ada yang terbebani belajar dari rumah," ungkapnya.
Dede mengusulkan, pemerintah daerah seharusnya segera mengajak sejumlah provider atau penyedia layanan internet untuk bekerja sama. Menurut dia, saat ini kerja sama itu masih diizinkan karena belum ada aturan yang ketat dari pemerintah pusat.
"Sebelum ada peraturan pusat, daerah boleh usulkan kerja sama dengan provider. Tapi kalau sudah ada kerja sama SKB tiga menteri maka harus (dipenuhi) itu," kata dia.
Lebih lanjut, soal daerah yang masih terkendala blankspot, Dede meminta pemerintah segera memberikan fasilitas penunjang yang memadai dan membuat skema yang tidak membebani orang tua murid.
Dede menambahkan, pemerintah juga harusnya bisa melakukan pengiriman modul pembelajaran pada wilayah yang masuk dalam blankspot. Namun bukan berarti hal tersebut mengizinkan guru melakukan pembelajaran tatap muka langsung dengan siswa.
"Kunjungan guru pada anak-anak jadi guru mengunjungi dan tentu harus ada biaya juga dari sekolah. Tatap muka enggak boleh, kumpul banyak juga enggak boleh," katanya.
Adapun untuk wilayah zona hitam, Ia menyebut proses belajar mengajar tatap muka belum diizinkan.
"Kalau zona hitam belum boleh tatap muka saat ini. Konkretnya infrastruktur harus ada setiap daerah, tapi langkah cepat zona hijau boleh tatap muka," ungkapnya.