Dana Transfer Pusat Berkurang Rp2,458 triliun, Pemprov Jabar Menghemat

Menurutnya angka penurunan ini berasal dari dana bagi hasil pajak Pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar. Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pengurangan tersebut. Kemudian dana alokasi umum (DAU) dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.

Pusat juga menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas sebesar Rp276 miliar.

"Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas Tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan," tuturnya.

Pengurangan juga terjadi pada DAK non-fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun berkurang menjadi Rp4,7 triliun. Idealnya dana BOS naik, karena jumlah siswa SMA/SMK di Jabar mengalami kenaikan.

Penurunan ini berimbas pada rencana APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Kehilangan Rp2 triliun lebih ini menurutnya harus dicarikan jalan keluar karena Pemprov Jabar tidak mau memangkas keberpihakan anggaran pada pembangunan layanan dasar warga Jabar.

"Saya sebagai gubernur pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi, tidak boleh berkurang," tuturnya.

Setelah membedah struktur APBD 2026 bersama jajarannya, Pemprov Jabar mendapatkan sejumlah pos yang bisa dilakukan efisiensi guna menambal kekurangan Rp2 triliun. Pertama dari hitungan Bappeda Jabar, belanja pegawai akan berkurang sebesar Rp768 miliar dari angka total Rp9,9 triliun.

Meski dinilai masih kurang, penurunan belanja pegawai ini membuat Pemprov Jabar pada 2026 akan menunda pengangkatan CPNS baru. Dedi menilai pengangkatan harus tertunda mengingat PNS yang ada saat ini pun akan tidak banyak bekerja--dampak dari pengurangan anggaran.

"Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya," tuturnya.

Kedua, Pemprov Jabar akan mengurangi belanja hibah ke instansi, organisasi masyarakat hingga hibah mandatori. Pengurangan belanja hibah saat ini di APBD Perubahan turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Angka ini masih besar karena ada beban Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) ke sekolah swasta.

"BPMU kami akan arahkan ke beasiswa langsung saja, kami tolong langsung orang yang tidak punya kemampuan untuk sekolah baik negeri maupun swasta," tuturnya.

Pemprov Jabar juga akan mengurangi bantuan keuangan ke kabupaten kota yang semula dianggarkan Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun atau terkoreksi Rp774 miliar. Kemudian belanja barang dan jasa untuk makan minum, alat tulis kantor, hingga perjalanan dinas kembali diturunkan yang semula Rp7,6 triliun menjadi Rp6,9 triliun.