Tasikmalaya, IDN Times - Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran tahun ini. Operasional moda transportasi darat, laut, dan udara akan dibatasi dan dijaga ketat sepanjang 6-17 Mei 2021.
Keputusan itu tentu berdampak pada pekerja yang bergerak di bidang transportasi. Seperti yang dikeluhkan seorang pengurus bus jurusan Singaparna - Bekasi dan Singaparnaa - Jakarta, Muhamad Irpan (38 tahun).
Ditemui IDN Times tepat di sekitar terminal Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Irpan mengeluh akan kebijakan pemerintah. Kebijakan itu, kata dia, membuat penghasilannya sebagai petugas bus menurun drastis.
“Jelas bukan hanya bos kami saja yang merasa rugi, kami sebagai pekerja di lapangan yang benar mengandalkan dari hasil tarikan, sangat terdampak,” ujar Irpan, Sabtu (10/04/2021).
Dua tahun berturut-turut tanpa aktivitas mudik merupakan pengalaman terpahit Ipan sebagai sopir bus. Bayangkan, kata dia, dalam dua tahun berturut-turut ia mengalami penurunan pendapatan hingga 75 persen. Padahal biasanya masa mudik adalah saat di mana sopir bus mendapatkan pendapatan lebih.
“Tolong bayangkan saja, jika begini terus, biaya dapur rumah saya kayak gimana?" kata dia.
Di sisi lain, Irpan pun mengaku tak pernah mendapatkan bantuan pemerintah atas aturan yang mereka terbitkan. Padahal ia tahu semestinya punya hak bantuan baik dari pemerintah pusat mau pun daerah.
Bahkan, kata Irpan, tidak adanya bantuan itu tidak hanya terjadi tahun ini saja, melainkan sejak tahun lalu.“Sekarang setelah hadirnya vaksin, mudik juga masih saja dilarang. Aduh, saya jadi pusing," ujarnya.
Irpan berharap pemerintah pusat berpikir kembali nasib rakyatnya yang menggantungkan hidup di jasa transportasi. Bahkan, ia pun berharap pemerintah menghapuskan larangan mudik 2021.
"Semoga gak ditutup (terminal) selama masa mudik, karena kami sudah berjalan menerapkan prokes. Waktu PSBB diperbolehkan jalan, dan alhamdulilah (keuangan) lancar. Masa sekarang vaksin sudah disebar, mudik masih dilarang?” kata Irpan.