Bandung, IDN Times - Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Asep Rahman Taufik memberikan sanksi kepada PT Pertamina akibat pencemaran solar Depo Pertamina Gedebage, Kota Bandung. Cairan minyak itu diketahui menyebar di wilayah Sungai Cinambo hingga ke wilayah perbatasan Tegalluar, Kabupaten Bandung, Minggu (12/4).
"Perihal sanksi saat ini sudah diberikan. Adapun untuk pelaksanaannya saat ini sedang dalam tahap koordinasi," ujar Asep saat dihubungi, IDN Times, Kamis (16/4).
Asep mengatakan, beberapa sanksi yang diberikan kepada Depo Pertamina Gedebage, Kota Bandung telah diberikan, beberapa poin sanksi tersebut berupa teguran tertulis dan diminta melakukan penyebaran ikan di Sungai Cinambo.
"Sanksinya berupa teguran tertulis, Karya Bhakti Normalisasi Sungai Cisaranten 2 Kilometer, Penebaran ikan di Sungai Cinambo dan Penanaman Pohon di KBU," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Lita Endang mengatakan, kejadian tersebut diketahui berdasarkan laporan masyarakat bahwa ada minyak dalam aliran Sungai Cinambo.
"Ada warga sekitar mengadu soal bau minyak informasinya kebocoran dari SPBU. Setelah ditindaklanjuti, ternyata ada kebocoran dari rumah gravitasi milik Pertamina yang berfungsi mengecek berat jenis minyak," kata Lita.
"Setelah di cek lagi, ada baut yang longgar akibat tekanan besar, bahan bakarnya solar rembes ke sungai Cinambo," tambahnya.
Lita menuturkan, bahan bakar yang merembes belum diketahui berapa banyaknya. Saat DLHK meninjau langsung ternyata pihak Pertamina sedang melakukan penyedotan dan menyebut kejadian tersebut akibat ada komponen atau baut yang longgar.
"Kita cek lapangan dan mereka melakukan penyedotan karena minyak terus berjalan hingga sore hari sampai perbatasan Tegalluar. Sampai hari ini masih melakukan penyedotan (minyak disungai)," jelasnya.
Lita menambahkan, saat melakukan penyedotan di hulu sungai sudah tidak tercium bau bahan bakar. Dari Kejadian tersebut, DLHK Kota Bandung tetap memberlakukan penanganan kepada pihak Pertamina dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP).
"Kami evaluasi SOP dan dokumen yang ada, harus menghitung ganti rugi warga yang terdampak. Mereka menyanggupi," kata dia.