Pengusaha Riskan RUU Ketenagakerjaan Ganggu Investasi-Lapangan Kerja

Apindo menilai kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan ketika UU Nomor 13 Tahun 2003 ditetapkan 23 tahun lalu. Dunia usaha kini menghadapi perubahan perdagangan dan rantai pasok global, ketidakpastian geopolitik, persaingan mendapatkan investasi, hingga tuntutan peningkatan produktivitas.

Selain itu, perkembangan teknologi, transisi menuju ekonomi hijau, dan perubahan iklim ikut memengaruhi proses produksi serta kebutuhan keterampilan pekerja. Di sisi lain, Indonesia menghadapi masuknya sekitar 3-4 juta angkatan kerja baru ke pasar kerja. Tingkat pengangguran muda disebut mencapai 17 persen, sementara pekerjaan informal masih tinggi dan kompetensi pekerja dinilai belum memadai.

Pelaku usaha juga menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah kenaikan biaya energi dan bahan baku, melemahnya permintaan global maupun domestik, potensi kenaikan suku bunga pinjaman, serta daya beli masyarakat yang tertekan.

Ning mengatakan, regulasi baru semestinya tidak hanya mengakomodasi tuntutan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pencari kerja dan kondisi perusahaan. “Kita harus ingat bahwa investasi adalah hulu dari terciptanya lapangan kerja,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menuturkan bahwa perlindungan pekerja, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan usaha perlu ditempatkan sebagai satu agenda. Menurutnya, pekerja membutuhkan kepastian hak dan penghasilan yang layak. Sementara pencari kerja membutuhkan kesempatan untuk masuk ke pasar kerja formal.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan dinilai harus memiliki kemampuan untuk bertahan, berinvestasi, memperluas usaha, dan merekrut pekerja. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.

Apindo pun menghitung angka tersebut setara dengan sekitar 1.434 tenaga kerja untuk setiap Rp1 triliun investasi, atau sekitar Rp697,5 juta investasi untuk setiap tenaga kerja yang terserap.

Shinta mengatakan angka tersebut menunjukkan pentingnya menjaga momentum investasi sekaligus mendorong sektor-sektor yang memiliki kemampuan lebih besar dalam menyerap tenaga kerja. “Penciptaan pekerjaan membutuhkan investasi yang nyata. Kita harus menarik investasi baru sekaligus memastikan perusahaan yang sudah beroperasi dapat memperluas usaha,” ujar Shinta.

Shinta menyebut bahwa tertahannya investasi dan ekspansi perusahaan dapat berdampak pada perekrutan tenaga kerja. Kondisi itu berpotensi membuat pencari kerja semakin sulit masuk ke sektor formal. Pekerja yang terkena PHK juga berisiko mengalami masa menganggur lebih panjang. Sebagian masyarakat kemudian dapat terdorong masuk ke pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak menentu dan perlindungan sosial terbatas.

Menurut Shinta, kondisi tersebut dapat membentuk rantai persoalan ekonomi. Pendapatan masyarakat yang tertekan dapat melemahkan daya beli, yang kemudian berdampak pada penjualan usaha, termasuk UMKM. Ketika penjualan melemah, ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dan perekrutan juga semakin terbatas. Pendapatan keluarga yang rendah turut berpotensi menghambat akses pendidikan dan pelatihan.

Tekanan ekonomi keluarga juga dapat meningkatkan risiko putus sekolah, pernikahan dini, konflik rumah tangga, perceraian hingga keterlantaran anak. “Taruhannya adalah penghidupan keluarga dan masa depan anak-anak muda yang sedang mencari kerja. Reformasi harus memutus lingkaran pengangguran dan kemiskinan,” kata Shinta.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengatakan bahwa reformasi ketenagakerjaan harus mampu menjawab persoalan pasar kerja saat ini sekaligus mempersiapkan pekerja dan dunia usaha menghadapi perubahan. Dia mendorong prinsip flexicurity, yakni keseimbangan antara perlindungan pekerja, fleksibilitas dunia kerja, dan kepastian berusaha.

Menurut Bob, perlindungan pekerja tetap menjadi fondasi. Namun, dunia usaha juga membutuhkan fleksibilitas agar dapat merespons perubahan pasar, sedangkan kepastian berusaha diperlukan agar perusahaan dapat mengambil keputusan dan melakukan investasi.

“Pelindungan harus nyata: upah dibayar, jaminan sosial tersedia, hak pasca-PHK diterima, dan pekerja dibantu untuk kembali bekerja,” ujar Bob.

Apindo berharap perubahan pendekatan dari sekadar regulating employment menjadi creating employment. Regulasi dinilai perlu adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan industri, sementara sistem pengupahan perlu semakin terhubung dengan produktivitas.

Selain itu, pekerja informal dinilai perlu memiliki jalur yang lebih kuat untuk masuk ke sektor formal. Pengembangan kompetensi dan dialog sosial juga disebut penting untuk menghadapi perubahan dunia kerja.

Untuk itu Apindo mengusulkan agar reformasi ketenagakerjaan bersama kebijakan investasi dan industri diarahkan untuk mendukung penciptaan dua juta pekerjaan formal baru setiap tahun serta meningkatkan proporsi pekerja bersertifikasi kompetensi menjadi 30 persen pada 2030.