Blanko KTP-el di Bandung Masih Terbatas, 3.233 Warga Antre Dapat KTP
Bandung, IDN Times - Keterbatasan ketersediaan keping KTP elektronik (KTP-el) di Kota Bandung sejak Desember 2024 menjadi perhatian serius Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung. Hingga awal Januari 2025, sebanyak 3.233 warga yang telah melakukan perekaman data masih menunggu pencetakan KTP-el.
Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar mengungkapkan, keterbatasan ini terjadi karena proses lelang pengadaan keping KTP-el di tingkat pusat belum selesai.
"Pada Desember lalu, kami sudah menugaskan salah satu pejabat untuk berkonsultasi dengan pusat. Hasilnya, kami diinformasikan bahwa ketersediaan keping akan terpenuhi pada Januari 2025 setelah proses lelang selesai," ujar Tatang, Rabu (8/1/2025).
1. Tawarkan diganti KID
Sebagai langkah strategis, Disdukcapil Kota Bandung memberikan solusi sementara kepada warga yang membutuhkan dokumen kependudukan.
"Kami menawarkan alternatif berupa Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau pemberian Biodata Penduduk untuk memastikan kebutuhan dokumen kependudukan tetap terpenuhi," jelasnya.
2. KTP Jadi kebutuhan penting warga
Pihak Disdukcapil juga kembali berangkat ke Jakarta untuk berkonsultasi langsung dengan pihak terkait guna mencari solusi cepat atas kendala ini.
"Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal, terutama terkait KTP-el yang menjadi kebutuhan penting," tambah Tatang.
2. Kemendagri segera evaluasi sistem pengadaan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan perlunya evaluasi dan perbaikan sistem. Menurutnya, Ini berkaitan dengan perencanaan anggaran, koordinasi juga dengan Kementerian Keuangan, dan juga kewenangan lainnya.
"Kami akan terus evaluasi ini karena kebutuhan itu terus meningkat setiap saat di semua daerah. Jadi, harus ada perbaian sistem, masih kita evaluasi,” imbuh dia
Bima mengatakan alternatif lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan identitas adalah dengan membuat Identitas Pendudukan Digital (IKD). Namun, memang tidak semua masyarakat melek akan digital sehingga pemerintah harus tetap memfasilitasi identitas secara fisik.
