BKD Belum Temukan ASN Pemprov Jabar Langgar Netralitas Pilkada

Ilustrasi perempuan dalam ajang Pilkada (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski begitu, Sumasna memastikan tahapan sosialisasi pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Pemprov Jabar akan terus berjalan hingga selesai masa pencoblosan Pilkada 2024.

"Untuk saling mengingatkan kembali posisi ASN di urusan Pilkada atau Pemilu itu harus netral," ucapnya.

Kondisi ini diharapkan bisa tetap terjaga hingga Pilkada selesai. Sebab, pada pemilu sebelumnya, yakni Pilpres dan Pileg terjadi enam pelanggaran ASN di lingkungan Pemprov Jabar.

"Beberapa di antaranya karena ketidaktahuan mengenai urusan mencalonkan diri di legislatif itu harusnya mundur dulu, baru punya KTA. Tidak boleh punya KTA dulu baru mundur," katanya.

"Terus ada satu yang ditemukan, dilaporkan ke Bawaslu dan terbukti. Kami tindak-lanjuti dengan hukuman disiplin," lanjut Sumasna.

ilustrasi pilkada (IDN Times/Esti Suryani)

Adapun salah satu ASN yang melanggaran netralitas pada Pemilu lalu, kata dia, sudah dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala. Hal itu dialami oleh salah seorang guru, sehingga hal ini harus menjadi pembelajaran.

"Salah satu guru. Jadi memang ini (guru) tantangan buat kami, karena banyak dan menyebar di mana-mana," tuturnya.

Ilustrasi pemilu. (IDN Times/Mhd Saifullah)

Sumasna menambahkan, untuk di lingkungan Dinas Pendidikan Jabar saat ini sudah berhasil mengawal sekitar 41 ribu ASN tenaga pengajar atau guru. Jumlah tersebut guna memastikan netralitas mereka di Pilkada serentak 2024.

"Pengawasan, pembinaan ada dinamika tersendiri. Kami bersyukur, ASN yang jumlahnya begitu banyak, (netralitas masih berjalan)," kata dia.