Beragam Tanggapan Millennial Bandung atas Pembubaran FPI

Sementara itu, Galih Bagus yang merupakan pegawai swasta menuturkan, dibalik konflik FPi dan pemerintah, dia melihat organisasi ini banyak aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Misalnya, dulu pada saat Tsunami Aceh, Galih pernah melihat pemberitaan mengenai FPI yang terjun langsung ke sana dan membantu tim dari pemerintah mengevakuasi jenazah.

"Terus ada beberapa bencana yang juga mereka turun membantu," papar Galih.

Namun melihat kondisi sekarang, Galih justru mendukung pemerintah dalam pembubaran FPI. Dia menilai kondisi FPI saat ini sulit diajak kompromi khususnya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19.

"Banyak pelanggaran yang akhir-akhir ini mereka lakukan. Dia pun meminta adanya hukuman tegas kepada oknum yang masih saja melakukan pelanggaran dan mengatasnamakan FPI," papar Galih.

Sementara itu, Pandu salah satu mahasiswa di Bandung tidak paham betul terkait dengan pembubaran FPI. Dia hanya tahu di media massa jika organisasi ini banyak melanggar protokol kesehatan dan kerap tak tunduk pada hukum berlaku.

Jika memang demikian, maka bukan hanya FPI tapi ormas lainnya juga memang harus dibubarkan. Jangan sampai ormas yang ada justru menimbulkan pertikaian.

"Setiap ormas tetap harus tunduk pada hukum perundang-undanga. Jika pada kenyataannya terbukti suatu organisasi bertentangan dengan hukum-hukum negara, ya mesti ditindak, termasuk FPI ini," paparnya.

Di sisi lain, Pandu menilai pembubaran ini juga tidak terlepas dari unsur politik. Selama ini pemerintah terkesan kerap menyudutkan FPI dan para anggotanya.

"Kita juga sebagai rakyat yang tidak bodoh-bodoh amat, mestinya tahu, persoalan ini sangatlah kompleks, kerena tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur politik, permainan semata," kata dia.

Khansa, salah satu penulis di Bandung menyebut, pembubaran sebuah organisasi sebenarnya kurang ideal. Sebab hak untuk berserikat dan membuat organisasi di masyarakat dijamin oleh undang-undang dan bagian dari iklim demokrasi.

Meski demikian, kadang ada kegiatan organisasi atau oknum yang berpotensi menciderai demokrasi di Indonesia. Misalnya seperti prinsip khilafah oleh HTI.

"Ya mungkin pemerintahmenilai FPI adalah organisasi ekstrem kanan serupa. Cuma seharusnya enggak sampai dibubarkan sih apalagi dilarang konferensi pers. Cukup dipantau saja," kata dia.