Bawaslu Larang Pj Wali Kota Cimahi Geser Pejabat Jelang Pilkada 2024

Dia mengatakan, larangan pergeseran dan penggantian pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi itu dibuat sebagai langkah antisipasi conflict of interest atau konlfik kepentingan jelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi periode 2024-2029.

Bawaslu mempertimbangkan dampak yang luas dari mutasi atau penggantian pejabat daerah jelang Pilkada yang akan berlangsung November mendatang.

"Khawatir ada conflict on interest, ada rotasi jabatan yang didasari kepentingan politik, untuk menghindaei konsolidasi poliitik dalam Pilkada. Bagian dari antisipasi terkait mobilisasi ASN," kata Fathir.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi Akhmad Yasin Nugraha menambahkan, Bawaslu akan melakukan pemetaan kerawanan terkait Pilkada Kota Cimahi 2024. Termasuk potensi kerawanan pelanggaran di lingkungan ASN.

"Kami sedang menyusun peta kerawanan yang akan terjadi untuk Pilkada. Ini bagian dari pencegahan kami dalam hal antisipasi adanya pelanggaran," kata Akhmad.

Ia menegaskan, para ASN di Kota Cimahi harus menjaga netralitasnya selama berlangsungnya Pilkada 2024.

"Kalau pengawasan khusus terhadap ASN memang tidak ada. Yang jelas ASN itu harus bisa menjaga netralitas atau memihak. Apalagi sampai terlibat politik praktis," ujarnya.

Sebelumnya, Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi mengingatkan para ASN di Kota Cimahi untuk bersikap netral. Apalagi dalam pemilihan skala Pilkada ini menurut dia netralitas para abdi negara sangat menjadi perhatian.

"Yang perlu diingat Pilkada ini berlangsung dan untuk kepentingan Kota Cimahi berarti di situ tingkat netralitas menjadi perhatian besar, nentralitas ini meniadi sesuatu yang harus kita prioritaskan dan fokuskan," tegas Dicky.

Dicky juga menjamin tidak akan membiarkan adanya ASN yang melakukan pengerahan dukungan terhadap calon tertentu.

"Gak (pengerahan), saya menjamin itu untuk mengurangi hal yang seperti itu," katanya. Jika nantinya ditemukan ada abdi negara yang bersikap tidak netral bahkan mengarahkan dukungan, maka pemerintah akan memberikan sanski sesuai aturan yang berlaku.

Dicky meminta ASN tetap bekerja profesional meskipun nantinya ada ASN yang maju di Pilkada 2024.

"Normatifnya kami tempuh dulu, yang kedua bila mana rambu dan normatif ini sesuatu yang kami pahami dan sebagainya maka hendaknya ditaati. Dan bila mana ada yang tidak taat atau melanggar maka di situ ada punishment yang akan kami terpakan sesuai dengan aturan yang ada," katanya