Bawaslu KBB Usut Dugaan Kasus Pergeseran Suara yang Seret 6 PPK

Enam PPK yang dilaporkan atas dugaan pergeseran suara itu adalah PPK Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parongpong, Cipeundeuy dan Cikalongwetan. Riza mengatakan Bawaslu sudah mengagendakan sidang meminta keterangan namun ditunda karena terlapor tidak hadir.

Mereka berencana akan menggelar sidang lanjutan pads Senin (4/3/2024) terkait kasus dugaan pelanggaran Pemilu itu. Riza berharap semua pihak khusus terlapor dalam hal ini enam PPK bisa hadir dalam sidang nanti.

"Intinya, Bawaslu KBB berkomitmen dari awal dalam penegakan keadilan itu harus tegak lurus. Baik suara caleg, partai harus sama terekap hingga tingkat nasional," katanya.

Namun, apabila sidang nanti terlapor tidak hadir, sidang pemeriksaan bakal tetap dilanjutkan dengan bukti-bukti yang ada. "Itu agar nanti ketika putusan sidangnya seperti apa, bisa kami rekomendasikan ke KPU. Maupun nanti saat rekap di Jabar atau provinsi kami dapat memberikan hasil pemeriksaan dan ditindaklanjuti KPU," ujarnya.

Tatang Gunawan (46 tahun), salah seorang pelapor mengungkapkan, enam PPK yang diduga melakukan pelanggaran adalah Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parongpong, Cipeundeuy dan Cikalongwetan. Di wilayah tersebut mereka menemukan adanya hal-hal yang diduga pelanggaran di mana ada pergeseran suara pada C1, D dan lampirannya.

"Jadi ketika kami bandingkan antara C1 dengan D, serta lampirannya itu ada beberapa pergeseran suara di beberapa lokasi di Bandung Barat. Misalnya C1 angka sekian, suara partai turun dan calegnya naik. Ada indikasi pergeseran suara dari partai ke salah satu caleg," ujar Tatang.

Padahal, menurut Tatang, dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, jika ada satu suara saja yang dihilangkan dengan sengaja sehingga yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan suaranya, maka ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp48 juta.

Rizsal Epani, pelapor lainnya mengatakan, untuk data sementara ia menemukan adanya dugaan pergeseran suara dari partai ke salah satu caleg DPR RI Dapil II Jabar yang terjadi di 352 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di enam kecamatan di KBB. Dia mengatakan ada mekanisme yang tidak sesuai.

"Ada sekitar 352 TPS yang kami temukan. Selebihnya, kami mengalami keterbatasan dalam mengakses C1 Plano. Semuanya tersebar di enam kecamatan," ucapnya.

Sebagai warga negara, ia berharap Bawaslu KBB bisa memberikan tindakan atau sanksi keras bagi penyelenggara Pemilu yang tidak bisa menjalankan kinerjanya sesuai regulasi. "Ke depan masih ada Pilkada, sehingga langkah tegas Bawaslu KBB terhadap bagaimana kinerja penyelenggara Pemilu hari ini menentukan Pemilu ke depan," kata dia.