Banjir Bandang Terulang, Cirebon Masih Ragu Setop Izin Perumahan
- Menurut Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, kebijakan ini memerlukan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan hunian masyarakat.
- Pemkab Cirebon akan menggelar forum konsultasi publik untuk melibatkan warga, pengembang, dan akademisi dalam menentukan kebijakan terkait izin perumahan.
- Banjir bandang di Kecamatan Sumber dan Talun menyebabkan genangan air yang merendam permukiman padat penduduk serta pusat usaha, mengganggu mobilitas warga.
Cirebon, IDN Times - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tengah mengkaji kemungkinan menghentikan pemberian izin pembangunan perumahan baru sebagai langkah mitigasi banjir dan bencana ekologis. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap pertimbangan mengingat tingginya kebutuhan hunian di wilayah tersebut.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, serius menyoroti dampak pembangunan perumahan terhadap lingkungan, terutama terkait hilangnya daerah resapan air dan meningkatnya risiko banjir.
“Kami menyadari pembangunan perumahan memang memicu pergeseran ekosistem dan berpotensi meningkatkan risiko banjir. Oleh karena itu, kita sedang meninjau regulasi terkait izin baru perumahan,” ujar Imron kepada IDN Times, Rabu (24/12/2025).
1. Setop izin perumahan bukan perkara sederhana
Menurut Imron, kebijakan penghentian izin perumahan bukan perkara sederhana. Pemkab harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan masyarakat akan hunian yang terus meningkat.
Ia menambahkan, pihaknya tengah melakukan kajian komprehensif bersama sejumlah ahli tata ruang dan lingkungan hidup untuk menentukan strategi paling efektif. Salah satunya adalah meninjau lokasi-lokasi rawan bencana dan kawasan yang berpotensi menjadi daerah resapan air.
“Kita ingin kebijakan yang diambil bukan sekadar larangan, tetapi juga solusi yang berkelanjutan. Misalnya, memprioritaskan pembangunan di kawasan yang aman dan tetap mempertahankan daerah resapan air,” jelasnya.
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya frekuensi banjir di beberapa wilayah Cirebon akibat alih fungsi lahan dan pembangunan perumahan yang masif. Beberapa warga mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di musim hujan karena saluran air tersumbat dan daerah resapan yang semakin berkurang.
2. Butuh konsultasi dengan publik
Selain kajian internal, Pemkab juga berencana menggelar forum konsultasi publik untuk melibatkan warga, pengembang, dan akademisi. Tujuannya adalah memperoleh masukan yang lebih luas dan transparan sebelum kebijakan resmi diterapkan.
“Kami ingin semua pihak terdampak bisa memberikan masukan, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima semua pihak,” ujar Imron.
Dalam waktu dekat, Pemkab Cirebon kemungkinan akan mengeluarkan pedoman sementara terkait pengajuan izin perumahan. Pedoman ini akan menekankan pentingnya studi lingkungan dan mitigasi risiko bencana sebelum pembangunan diperbolehkan.
Dengan kondisi ini, Cirebon masih berada dalam tahap penilaian dan perencanaan. Kebijakan menyetop izin perumahan bukan berarti ditolak, melainkan sedang diatur sedemikian rupa agar bisa berjalan seiring dengan kebutuhan hunian masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
3. Sore mencekam di Cirebon
Diberitakan sebelumnya, hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Selasa (23/12/2025) sore, menyebabkan banjir di sejumlah titik. Dua wilayah terdampak utama adalah Kecamatan Sumber dan Talun, dengan banjir terparah terjadi di Sumber, mencapai ketinggian sekitar satu meter.
Pantauan kemarin menunjukkan, genangan masih menutup beberapa ruas jalan utama dan permukiman warga. Air berwarna kecokelatan mengalir deras, membawa lumpur serta sampah rumah tangga. Warga tampak sibuk menyelamatkan barang berharga dengan memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi.
Di Kecamatan Sumber, banjir merendam permukiman padat penduduk dan area pertokoan. Beberapa rumah terendam hingga setinggi dada orang dewasa, sehingga aktivitas masyarakat lumpuh total. Sekolah, kantor, dan pusat usaha terpaksa menghentikan kegiatan akibat akses jalan yang tidak bisa dilalui.
Dampak parah juga terjadi pada gudang sebuah supermarket di Sumber. Banjir menyapu sebagian barang dagangan hingga hanyut terbawa arus, dengan kardus berisi kebutuhan pokok berserakan atau mengapung di genangan air.
Di Kecamatan Talun, ketinggian air berkisar 30–70 sentimeter. Meski lebih rendah dibanding Sumber, banjir tetap mengganggu mobilitas warga. Banyak sepeda motor mogok saat menerobos genangan, sementara sebagian kendaraan memilih berputar arah.
Banjir menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Sultan Agung hingga Jalan Fatahillah, dengan antrean kendaraan mencapai sekitar empat kilometer. Lalu lintas tersendat karena pengendara melambatkan laju atau berhenti akibat kendaraan mogok.
Warga yang terjebak kemacetan memilih berteduh di tepi jalan sembari menunggu air surut. Beberapa warga berinisiatif mengatur lalu lintas secara manual, meski kondisi genangan membuat penguraian arus kendaraan sulit.
