Balasan Pemprov Jabar Usai Disurati Menkeu Purbaya Soal Belanja Daerah

11 Nov 2025, 12:08 WIB

Azzis Zulkhairil

Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Belanja daerah Jabar paling tinggi
Evaluasi dilakukan tiap hari dan bulan
Pemprov Jabar gencar maksimalkan belanja APBD

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan respona mengenai surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 itu, Purbaya memberikan empat poin instruksi salah satunya yaitu memanfaatkan dana simpanan di perbankan untuk mendukung program dan proyek daerah.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman mengatakan, beberapa upaya sebelumnya sudah dilakukan dan saat ini tengah membuat Satgas khusus untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah.

"Saat ini kami tengah menyiapkan Satgas khusus untuk nongkrongin tiap hari, tiap pekan. Ini semata-mata untuk memastikan pendapatan daerah optimal, belanja daerah optimal sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah," ujar Herman, Selasa (11/11/2025).

1. Belanja daerah Jabar paling tinggi

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zul Khairil)

Salah satu variabel dalam laju pertumbuhan ekonomi ini yaitu government spending atau belanja pemerintah. Hal tersebut dipastikan Herman akan dimaksimalkan sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan.

"Karena kalau belanja daerahnya cepat cair dibelanjakan, pasti ada serapan tenaga kerja, ada pembelian barang, jasa, dan lain sebagainya. Ini kan memutarkan roda perekonomian," katanya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan, secara umum ada empat cara guna menopang laju pertumbuhan ekonomi, yaitu government spending atau belanja pemerintah, consumption, konsumsi masyarakat, investment/investasi, dan ekspor-impor.

"Semuanya kami tongkrongin, government spending alhamdulillah, kami terdepan terus nih. Ya setiap dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri kami terdepan karena memang serius sih. Bahkan super serius, bukan serius lagi, super serius," katanya.

2. Evaluasi dilakukan tiap hari dan bulan

Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman (Humas/Pemprov Jabar)

Dalam instruksi Kemenkeu juga terdapat poin yang meminta pemerintah daerah melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan belanja APBD serta pengelolaan dana daerah hingga akhir 2025. Herman menyatakan, hal itu dilakukan setiap bulan.

"Evaluasinya bukan hanya bulanan, mingguan, sampai harian. Kan RKUD saja rekening kas umum daerah sama Pak Gubernur kan dipublikasikan tiap hari. Per hari kemarin Rp2,7 triliun," katanya.

"Itu dinamis bukan berarti uangnya disimpan, diendapkan enggak, enggak ada pengendapan uang. Yang ada adalah itu tadi akselerasi. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Dinamis terus," ujarnya.

3. Relasi belanja terus digenjot

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (Humas/Pemprov Jabar)

Pemprov Jabar saat ini tengah gencar melakukan pembangunan dengan memaksimalkan belanja dari APBD. Berdasarkan data, Senin (10/11/2025) pendapatan daerah Jawa Barat saat ini sudah menembus 81,22 persen.

Sementara, realisasi pendapatan dari volume APBD Rp32 triliun 2025, sudah mencapai kurang lebih Rp25,4 triliun. Adapun dari sisi belanja daerahnya sudah di angka Rp23,2 triliun atau ekuivalen dengan 72,67 persen.

"Sekali lagi, pendapatan daerah 81,22 persen, sementara belanja daerahnya realisasi per hari kemarin 72,67 persen, dan kami pacu terus ya agar realisasinya bisa optimal. Kan Pak Gubernur mengharapkan ya semaksimal mungkin di akhir tahun ya sampai 100 persen APBD bisa kita serap," katanya.