Angka Kemiskinan Majalengka Melebihi Provinsi dan Nasional
Majalengka, IDN Times - Angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka dinilai masih cukup tinggi. Bahkan, angka tersebut melebihi angka kemiskinan provinsi dan nasional.
Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan, angka kemiskinan saat ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Majalengka, kata dia, pertumbuhan ekonomi relatif lebih bagus.
"Jadi kita kemiskinan masih (sebesar) 11,21 persen. Masih (kategori) tinggi karena di atas rata-rata Jabar, masih di atas rata-rata nasional," kata Dedi seusai menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Majalengka ke 534 di gedung DPRD Majalengka, Jumat (7/6/2024).
1. Jalin kerja sama dengan Bappenas untuk atasi kemiskinan
Dijelaskan Dedi, kondisi perekonomian di Kabupaten Majalengka saat ini ada fenomena terbalik. Selain pertumbuhan ekonomi yang naik, angka pengangguran pun sudah bisa ditekan.
Namun, dari data yang ada, angka kemiskinan masih cukup tinggi. "Pertanyannya sekarang, laju pertumbuhan ekonominya tinggi, pengangguran juga turun, tapi tidak seimbang dengan penurunan kemiskinan," kata dia.
Sebagai salah satu solusi, Dedi menjelaskan dirinya sudah berkoordinasi dengan Bappenas, untuk mengetahui data yang lebih ril.
"Nah ini kami kerjasama dengan Bappenas untuk mengambil data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi). Karena kami butuh by data untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Kami sudah dapatkan datanya," jelas dia.
2. Terjunkan Praja IPDN untuk pecahkan masalah di lapangan
Setelah mendapat data dari Bappenas, lanjut Dedi, selanjutnya pemerintah setempat menjalin kerjasama dengan IPDN. Pada pertengahan Juni nanti, jelas dia, ribuan Praja IPDN akan melakukan penelitian di Majalengka.
"Rencananya kami akan menurunkan sekitar 1231 Praja IPDN, kerjasama dengan kami. Tugasnya khusus, setiap hari mengecek, meneliti dan mentransfer beberapa kebutuhan dalam kategori, sesuai data tersebut, adalah kategori miskin," kata dia.
Dijelaskannya, ribuan Praja IPDN itu akan melakukan kajian selama 1 bulan, dimulai pada 13 Juni. "Mulai 13 Juni, selama satu bulan," kata Dedi yang juga alumni IPDN itu.
"Sambil nanti potret di situ masuk aplikasi yang telah kami buat, dan nanti dikirim ke command center kita. Nanti kami bisa melihat dengan BPS, sebetulnya kondisinya seperti apa. Terjadi penurunan gak setelah kita lakukan intervensi," lanjut Dedi.
3. Pimpinan DPRD beri beberapa catatan untuk pemerintah
Wakil Ketua DPRD Majalengka Dora Darojatin mengatakan, fakta tersebut salah satunya dipicu dari pandemi Covid beberapa tahun lalu.
"Jadi memang ini adalah salah satu efek dari covid yang luar biasa. Kita bisa menekan pengangguran, tapi belum bisa menekan kemiskinan. Harusnya kan sejalan ya, tapi ini kan (dikarenakan) satu dan lain hal, jadi kondisinya berbeda," kata Dora.
Dijelaskannya, saat ini Pemda Majalengka sudah memiliki Perda terkait penanganan kemiskinan. Namun, Dora menilai Perda itu perlu ada revisi.
"Itu kan sudah dibicarakan dengan DPRD, salah satunya kita sudah punya Perda terkait penanganan kemiskinan. Dan itu pun PR kita untuk mengkaji ulang terkait Perda tersebut agar betul-betul bisa disesuaikan dengan kondisi kia saat ini," kata dia.
Dora juga meminta pemerintah untuk melakukan update rutin terkait kasus kemiskinan tersebut. Dengan demikian, permasalahan tersebut bisa diketahui oleh masyarakat, sekaligus dicari solusinya.
"Kami juga minta kepada pemerintah betul-betul ada update rutin terkait itu, sehingga kondisi rill masyarakat betul-betul kita ketahui. Kami tidak bisa rill menilai indikator-indikatornya," jelas dia.
"Nah ini juga yang menurut saya, perlu perbaikan. Terkait indikator kemiskinan itu seperti apa. Harus kita ketahui dan masyarakat semua tahu. Saya harap memang ada update rutin. lalu saya harap juga ada indikator (kemiskinan) yang jelas," lanjut politisi PKS itu.
