Anggaran Belanja Pegawai Hampir 40 Persen, Karyawan PPPK Terancam
- Belanja pegawai Pemkab Majalengka mencapai sekitar 39 persen dari total anggaran daerah, melebihi batas ideal nasional dan menyebabkan defisit hingga Rp49 miliar.
- Bupati Eman Suherman memilih menunggu arahan pemerintah pusat dan menilai pemutusan hubungan kerja PPPK bukan solusi tepat karena berisiko sosial tinggi.
- Eman berharap pemerintah pusat memberi bantuan atau kelonggaran kebijakan agar tidak terjadi kegaduhan akibat pemangkasan pegawai di lingkungan Pemkab Majalengka.
Majalengka, IDN Times — Beban belanja pegawai di lingkungan Pemkab Majalengka menjadi sorotan. Angkanya disebut sudah melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat, bahkan mendekati 40 persen dari total anggaran daerah.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, pun memilih berhati-hati dalam mengambil langkah. Ia menilai, solusi instan seperti merumahkan pegawai, khususnya PPPK, justru bisa menimbulkan dampak besar di lapangan.
1. Belanja pegawai 39 persen, APBD defisit Rp49 miliar
Eman mengungkapkan, kondisi belanja pegawai di Majalengka saat ini sudah berada di angka sekitar 39 persen. Angka tersebut melewati batas ideal nasional yang ditetapkan maksimal 30 persen.
Jika dikonversikan ke nominal, kondisi ini membuat keuangan daerah mengalami kekurangan hingga puluhan miliar rupiah.
“Kalau diuangkan, kita minusnya sudah sekitar Rp49 miliar,” ujar Eman, Selasa (31/3/2026).
Ia juga menegaskan, persoalan ini bukan hanya dialami Majalengka, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia, seiring penerapan regulasi hubungan keuangan pusat dan daerah.
2. Tunggu arahan pusat, pemecatan PPPK bukan solusi
Di tengah tekanan anggaran tersebut, Eman menegaskan pihaknya belum akan mengambil langkah ekstrem. Ia memilih menunggu kebijakan dan arahan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, opsi menghentikan atau merumahkan pegawai PPPK bukanlah jalan keluar terbaik dalam situasi ini.
“Kalau secara sporadis menghentikan PPPK atau pegawai lain, itu berisiko besar,” katanya.
Ia menilai kebijakan tersebut bisa memicu dampak sosial yang tidak kecil, terutama bagi para pegawai yang terdampak langsung.
3. Khawatir timbul kegaduhan, berharap ada bantuan anggaran
Lebih jauh, Eman mengingatkan bahwa kebijakan pemangkasan pegawai berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi yang lebih bijak.
Salah satu harapan yang disampaikan adalah penangguhan kebijakan pembatasan belanja pegawai, atau bahkan tambahan anggaran untuk menutup kekurangan yang ada.
“Kalau solusinya menghentikan pegawai, pasti akan ada kegaduhan. Kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia pun meminta para pegawai PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, untuk tetap bersabar sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
