Adang Rochjana Siap Mundur dari Ketua PMI Jabar, Asal Sesuai Aturan

28 Oct 2026, 18:19 WIBKota Bandung3 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Adang Rochjana Siap Mundur dari Ketua PMI Jabar, Asal Sesuai Aturan

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

PP PMI membekukan kepengurusan PMI Jabar dan menyatakan status Adang Rochjana sebagai ketua terpilih tidak sah setelah Musprov Bandung 22 Oktober 2026.
Adang siap mundur demi kepentingan PMI, tetapi meminta pembatalan dan pergantian kepemimpinan mengikuti AD/ART, termasuk melalui Muslub bila diperlukan.
Adang menilai konflik dipicu pemberhentian pengurus daerah; sementara Musprov Purwakarta menetapkan Ibnu Ariebowo Kusumo sebagai ketua secara aklamasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

22 Oktober 2026

Musprov PMI Jawa Barat ke-XVII digelar di Kota Bandung. Setelah forum itu, PP PMI membekukan kepengurusan PMI Jawa Barat dan menyatakan status Adang Rochjana sebagai ketua terpilih tidak sah.

Rabu (28/10/2026)

Adang menyatakan siap mundur sebagai ketua PMI Jabar bila prosesnya sesuai aturan organisasi dan AD/ART. Pada hari yang sama, Musprov PMI Jabar ke-XVIII digelar di Purwakarta dan menetapkan Ibnu Ariebowo Kusumo sebagai ketua secara aklamasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
PP PMI membekukan kepengurusan PMI Jawa Barat hasil Musprov XVII di Bandung dan menyatakan status ketua terpilih Adang Rochjana tidak sah. Musprov XVIII di Purwakarta kemudian menetapkan Ibnu Ariebowo Kusumo sebagai ketua aklamasi.
Who?
Adang Rochjana, PP PMI, Sudirman Said, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Ibnu Ariebowo Kusumo terlibat dalam polemik kepengurusan PMI Jawa Barat.
Where?
Musprov XVII berlangsung di Kota Bandung, sementara Musprov XVIII digelar di Kabupaten Purwakarta. Adang menyampaikan tanggapannya di Kantor PMI Jawa Barat, Kota Bandung.
When?
Musprov XVII digelar 22 Oktober 2026. Adang memberikan pernyataan dan Musprov XVIII di Purwakarta berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Why?
Polemik berkaitan dengan pembekuan kepengurusan, keabsahan Musprov Bandung, serta ketidakpuasan atas pemberhentian sejumlah pengurus PMI kabupaten/kota, termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
How?
Adang menyatakan siap mundur sesuai AD/ART dan membuka opsi Muslub. Ia akan berkomunikasi dengan PP PMI dan Dedi Mulyadi, sementara Musprov Purwakarta menetapkan Ibnu Ariebowo Kusumo secara aklamasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Adang Rochjana jadi ketua PMI Jawa Barat, tapi pengurus pusat bilang pilihannya tidak sah. Adang mau mundur kalau caranya sesuai aturan. Ia ingin masalah ini dibicarakan baik-baik. Sekarang, rapat lain di Purwakarta memilih Ibnu Ariebowo Kusumo jadi ketua baru.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kesediaan Adang Rochjana untuk mundur demi kepentingan PMI menunjukkan ruang penyelesaian yang terbuka dalam polemik kepengurusan Jawa Barat. Penekanannya pada AD/ART, kemungkinan Muslub, serta komunikasi dengan Pengurus Pusat dan gubernur mencerminkan upaya menjaga pergantian kepemimpinan tetap tertib, sambil menempatkan pelayanan organisasi dan masyarakat di atas jabatan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pengurus Pusat (PP) Palang Merah Indonesia (PMI) membekukan kepengurusan PMI Jawa Barat setelah Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-XVII yang digelar di Kota Bandung pada 22 Oktober 2026. Status ketua terpilih, Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Adang Rochjana pun dinyatakan tidak sah.

Menanggapi hal tersebut, Adang Rochjana menyatakan siap mundur dari jabatannya dengan syarat dilakukan sesuai dengan peraturan organisasi. Dia meminta polemik kepengurusan PMI Jabar diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, penyelesaian persoalan internal organisasi harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk dalam menentukan keabsahan kepengurusan.

"Kalau Musprov yang di sini dianggap tidak sesuai, harusnya batalkan dulu. Sertifikat kan tidak boleh dobel. Kalau mau diganti, batalkan dulu, ganti," kata Adang saat ditemui di Kantor PMI Jabar, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026).

1. Adang siap mundur demi kepentingan PMI

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Adang menegaskan tidak keberatan jika harus melepaskan jabatan ketua PMI Jabar dari hasil Musprov kemarin. Menurutnya, kepentingan organisasi dan masyarakat harus lebih diutamakan daripada mempertahankan posisi.

Ia juga membuka kemungkinan dilakukannya Musyawarah Luar Biasa (Muslub) untuk menentukan kepemimpinan baru, asalkan prosesnya mengikuti ketentuan organisasi.

"Kalau memang dianggap saya tidak dibutuhkan, saya siap kok untuk mundur. Gak ada masalah, detik ini juga gak ada masalah. Bukan untuk mempertahankan, tapi bagaimana merumuskan semua jajaran Tatar Pasundan," kata dia.

Adang mengatakan akan berkomunikasi dengan Pengurus Pusat PMI dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menjelaskan persoalan yang terjadi sekaligus mencari jalan keluar.

"Kalau memang saya masih dibutuhkan, saya siap. Kalau memang mungkin dianggap tidak dibutuhkan, saya siap mundur. Toh, tujuannya untuk kepentingan PMI," tuturnya.

2. Adang soroti Musprov PMI Jabar di Purwakarta

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Di tengah polemik tersebut, Musprov PMI Jabar ke-XVIII kembali digelar di Kabupaten Purwakarta pada Rabu (28/10/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran Pengurus Pusat PMI dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Adang menilai pelaksanaan Musprov tersebut berpotensi menyalahi aturan apabila dilakukan sebelum ada penyelesaian atas status kepengurusan yang telah terbentuk sebelumnya.

"Kalau menurut pendapat saya, mungkin saja bisa salah. Bukan Musprov harusnya, tapi saya mundur dulu, baru laksanakan Muslub. Jadi, satu-satunya hanya masalah pergantian ketua," tuturnya.

Adang mengaku telah menyampaikan kesediaannya untuk mundur kepada dua perwakilan Pengurus Pusat PMI. Namun, ia ingin persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu agar proses pergantian kepemimpinan tidak menimbulkan persoalan baru.

"Kalau memang tidak diperlukan, saya bersedia mundur. Silakan laksanakan Muslub. Kalau memang mau menerima orang luar, silakan. Tapi saya sudah tidak di dalam," katanya.

3. Adang sebut polemik berawal dari pemberhentian pengurus daerah

Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

Adang menilai konflik yang terjadi bukan semata-mata disebabkan pelaksanaan Musprov, melainkan juga berkaitan dengan ketidakpuasan atas pemberhentian sejumlah pengurus PMI kabupaten/kota, termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.

Menurut dia, persoalan pemberhentian pengurus tersebut semestinya dibahas melalui mekanisme tersendiri dan tidak dicampuradukkan dengan forum Musprov.

"Masalahnya bukan masalah musyawarah, tapi masalah ketidakpuasan pemberhentian. Apa kaitannya dengan musyawarah? Itu dalam forum yang berbeda," ujarnya.

Ia juga menyoroti keputusan Ketua Bidang Organisasi PMI Pusat, Sudirman Said, dan sejumlah jajaran Pengurus Pusat yang meninggalkan forum Musprov di Bandung. Adang menilai perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan meninggalkan forum musyawarah.

"Kalau saya jadi Pak Sudirman, saya ajak ke ruangan, saya selesaikan, bukan ditinggal pergi. Ini kan tugasnya. Musyawarah itu kalau ada masalah, ya dimusyawarahkan, apa dibiarkan?" katanya.

Di sisi lain, Musprov PMI Jabar yang digelar di Purwakarta telah menetapkan Ibnu Ariebowo Kusumo sebagai ketua secara aklamasi.