Ada Dugaan Korupsi, Polda Minta Dokumen Hibah-Bansos Milik Bupati KBB

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga membenarkan jika pihaknya memang sedang mendalami adanya dugaan kasus tersebut.

"Baru mendalami dan menelaah pengaduan masyarakat terkait giat hibah dan bantuan sosial di Bandung Barat," ungkapnya saat dihubungi, Selasa (14/1).

Ditemui terpisah, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan, Pemkab Bandung Barat akan kooperatif terhadap proses hukum. Dia memastikan Pemda KBB tidak akan menghalang-halangi pihak berwenang yang akan menelusuri dugaan tindak pidana tersebut.

"Suratnya sudah ke bapak (bupati). Bukan bapak yang dipanggil, karena pasti Polda, apapun suratnya pasti ke bupati minta ini, minta itu. Cuma secara teknis dari dinas masing-masing dan sudah kita rapatkan, jadi ya monggo lah," ucap Umbara di Lembang.

Umbara meminta terkait hibah itu, sebaiknya mengklarifikasi terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait nilai anggaran hibah yang sebenarnya.

"Jangan sampai nanti salah, misalkan bansos hibah itu sekian. Terus kemarin, Kepala Dinas Keuangan juga sudah menerangkan jika proses penyaluran dana hibah melalui hibah bansos online (HBO). Kalau HBO, langsung by name bye address," ujar Umbara.

Menurut Umbara, dokumen yang dibutuhkan kepolisian terkait dugaan tindak pidana itu juga harus jelas tujuannya. Namun diakuinya, dirinya memang yang menandatangani surat keputusan (SK) hibah dan bansos namun untuk penyalurannya diserahkan pada dinas masing-masing.

"Jadi yang diminta anggaran hibah yang mana, kan secara teknis barangkali DPPKAD dan Bappeda. Kita enggak menghalang-halangi," pungkasnya.