76 Sekolah di Kota Bandung Belum Lolos Verifikasi PTM Terbatas

15 Sep 2021, 18:51 WIB

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna meninjau pelaksanaan simulasi PTM terbatas, Senin (7//6/2021). IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyebutkan masih ada sekolah yang tidak lolos verifikasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Dari 1.682 sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK, ada 76 lembaga pendidikan yang belum diberikan izin melaksanakan PTM secara terbatas.

Adapun rinciannya yaitu 48 PAUD, 8 sekolah dasar (SD), 11 sekolah menengah pertama (SMP), 2 sekolah menengah atas (SMA), 4 sekolah menengah kejuruan (SMK), 1 sekolah luar biasa (SLB), dan 2 madrasyah sanawiyah (Mts).

"Ini laporan dari dinas pendidikan. Itu (sekolah tersebut) tidak memenuhi stadar yang harus dipenuhi," ujar Ema, Rabu (15/9/2021).

Pemenuhan standar tersebut mulai dari keberadaa tempat mencuci tangan, pola pengaturan siswa datang dan keluar, hingga kesiapan satuan tugas (satgas) di sekolah tersebut. "Artinya mungkin belum bisa meyakinkan kalau mau PTM," ungkap Ema di Balaikota, Rabu(15/9/2021).

1. Yang sudah lolos bisa langsung menggelar PTM

IDN Times/Debbie Sutrisno

Untuk sekolah yang sudah lolos verifikasi, lanjut Ema, bisa langung memulai pembelajaran terbatas. Artinya tidak harus menunggu dua sampai tiga hari setelah ada kepastian mereka bisa menggelar belajar di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau besok juga bisa silakan, ya boleh. Tidak ada dalam aturan harus menunggu," kata dia.

2. Jika ada sekolah langgar aturan langsung ditindak

IDN Times/Debbie Sutrisno

Menurutnya, dia sudah meminta kepala dinas pendidikan agar tegas kepada sekolah yang melanggar aturan protokol kesehatan dalam PTM terbatas. Jika diketahui ada sekolah yang menyalahgunakan kebijakan, maka program belajar di sekolah bisa dihentikan sementara waktu.

Jangan ada formalitas aturan di atas kertas semata tanpa penegakan aturan. Termasuk ketika ada siswa atau guru yang terpapar virus corona (COVID-19), maka PTM di sekolah tersebut harus dievaluasi kembali.

"Kalau ada pelanggaran jangan ragu untuk melakukan tindakan," kata dia.

3. Penyelenggara pendidikan harus antisipasi pedagang di sekitar sekolah

Ilustrasi jajanan (IDN Times/Besse Fadhilah)

Ema pun mengingatkan setiap penyelenggara pendidikan agar tidak mengizinkan pedagang ada di dalam dan di dekat sekolah. Keberadaan mereka membuat kerumunan yang kemungkinan bisa mempermudah penyebaran COVID-19.

Satgas di setiap sekolah harus bisa memastikan ini. Jangan sampai PTM terbatas justru dari euforia yang kemudian berdampak pada klaster penyebaran virus.