Muhammad Farhan Nilai Pemerintah Gagal Tangani Harga Minyak Goreng
Warga mengantre saat membeli minyak goreng yang dijual di operasi pasar murah. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Fenomena ketersediaan minyak goreng pasca pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) dinilai masih merugikan masyarakat. Pasalnya, harga minyak goreng kemasan yang mampu menembus Rp37 ribu perliter ditambah dengan kelangkaan minyak curah meski ditarif murah, dianggap merusak ekuilibrium (kesetimbangan) pasar.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, harga minyak goreng yang menembus kenaikan di luar kewajaran, semakin memperkuat pemerintah melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) tak mampu mengatasi kerumitan harga minyak goreng.
"Itulah bentuk kontraksi pasar dalam menemukan ekuilibrium harga supply dan demand yang baru. Upaya pemerintah menetapkan HET, yang tujuannya baik, malah berbalik dan merusak ekuilibrium pasar," ujar Farhan dalam keterangannya yang diterima IDN Times, Selasa 22 Maret 2022.
1. Kemendag harus jamin harga minyak goreng jelang Ramadan
ilustrasi minyak (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)Menurut dia, Kementerian harus ekstra menjamin harga minyak goreng menjelang Ramadan turun ditengah kondisi perekonomian masyarakat akibat dampak Pandemik COVID-19 yang belum pulih total.
"Jadi sekarang tugas pemerintah memastikan pasokan ke pasar, agar harga perlahan turun, walaupun saya tidak yakin harga akan kembali turun ke tingkat sebelum HET," katanya.
2. Pemerintah bukan gagap, tapi justru gagal memaksakan HET kepada para penjual
Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan (www.dpr.go.id)Farhan memastikan, apapun narasi yang disampaikan Kemendag saat ini merugikan masyarakat. "Tentu saja merugikan, sehingga perlu saya apresiasi kesigapan Polri menegakkan restoratif justice, sehingga banyak terduga penimbunan akhirnya melepaskan barangnya ke pasar," katanya.
"Pemerintah bukan gagap, tapi justru gagal memaksakan HET kepada para penjual. Akibatnya mereka tidak mau menjual dengan risiko kerugian akibat pemakaian HET tersebut," tegasnya.
3. Kapolri dan Kemendag harus ungkap praktik mafia minyak goreng yang merugikan
Pekerja menata minyak goreng curah yang sudah dikemas kantong plastik di salah satu agen penjualan minyak goreng curah di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/1/2022). (ANTARA FOTO/Patrik Cahyo Lumintu)Farhan menegaskan, kerumitan harga kebutuhan pokok ini harus berakhir saat Ramadan. "Pemerintah harus mengubah strategi pengendalian inflasi jelang Ramadan, dengan memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat, bukan memaksakan pengendalian harga," terangnya.
Farhan juga meminta Kapolri dan Kemendag segera mengungkap praktik mafia minyak goreng yang merugikan banyak pihak. "Jika pemerintah menyebutkan ada mafia migor, maka sebaiknya mereka diumumkan dan ditangkap," katanya.