Produk Lokal Sulit Bersaing Jika Pemerintah Tak Lakukan Proteksi 

Jangan biarkan produk lokal terpuruk

Bandung, IDN Times - Pemerintah diharapkan melakukan berbagai macam proteksi di tengah perjanjian perdagangan bebas yang saat ini dilakukan dengan banyak negara. Ini penting agar pelaku usaha dalam negeri bisa mengembangkan produknya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi (Hippi) Suryani Siddiq Motiq mengatakan, pelaku usaha dalam negeri saat ini tengah tertekan dengan semakin maraknya produk impor. Padahal produk impor tersebut sebenarnya bisa dihasilkan di dalam negeri.

Minimnya proteksi produk impor tersebut membuat perkembangan bisnis pelaku usaha dalam negeri terhambat. "Makanya harus ada keberpihakan yang jelas (dari pemerintah). Harus ada proteksi agar produk lokal bisa lebih digunakan," ujar Suryani dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPP Hippi Jabar, Senin (11/11).

1. Pelaku usaha banyak dan harus dioptimalkan

Produk Lokal Sulit Bersaing Jika Pemerintah Tak Lakukan Proteksi IDN Times/Debbie Sutrisno

Suryani menuturkan, pelaku usaha di Indonesia semakin banyak baik dari UMKM, UKM, hingga pebisnis kalangan atas. Produk yang dihasilkan pun kian bervariasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk menjaga agar iklim usaha di dalam negeri tetap positif, maka produk dari pelaku usaha lokal harus lebih banyak digunakan. Meski Indonesia saat ini masuk dalam perdagangan bebas yang memungkinkan barang dari luar negeri bisa masuk dengan mudah, tapi pemerintah harus tetap memaksimalkan barang dari produsen dalam negeri.

"Misalnya untuk satu produk kalau di dalam negeri lebih mahal dikit, ya tutup mata aja lah. Beli saja karena ini berdampak pada produsen lokal," kata Suryani.

Bertumbuhnya bisnis pelaku usaha lokal dipastikan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka pengangguran. Sebab produsen lokal sudah pasti mayoritas menggunakan jasa tenaga kerja dalam negeri.

2. Lakukan proteksi barang impor dengan cara halus

Produk Lokal Sulit Bersaing Jika Pemerintah Tak Lakukan Proteksi pixabay.com/michaelgaida

Impor berbagai barang saat ini memang sulit dibendung. Dengan adanya perjanjian dagang di mana Indonesia semakin mudah menerima lemparan barang dari luar negeri, maka persaingan kian ketat.

Menurut Suryani, pemerintah sebenarnya bisa melakukan proteksi dari serbuan produk impor. Misalnya, dengan melabeli barang dengan merek lokal. Atau hal lain seperti pengawasan yang diperketat sehingga barang impor tidak mudah masuk.

"Hal seperti ini juga dilakukan negara maju seperti Jepang dan Amerika. Jadi proteksi tetap perlu tapi dilakukan dengan bagus dan halus," paparnya.

3. Pemerintah daerah pun harus turun tangan

Produk Lokal Sulit Bersaing Jika Pemerintah Tak Lakukan Proteksi IDN Times/Debbie Sutrisno

Sementara itu, Ketua Umum DPD Hippi Jabar Dede Sumirto menuturkan, pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar juga perlu mengeluarkan regulasi yang tepat untuk menjaga iklim perekonomian di daerah tumbuh. Persoalan industri saat ini menjadi hal yang ramai diperbincangkan di Provinsi Jabar. Ini terkait dengan banyaknya perusahaan yang pindah ke daerah lain.

Misalnya untuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), sejauh ini banyak yang mengeluh terkait dengan upah dan sumber daya manusia (SDM) yang kurang optimal dari segi keahlian. Dengan persoalan ini, maka pemerintah daerah harus bisa membangun SDM yang unggul dan menjaga agar iklim usaha tetap nyaman bagi pelaku usaha.

"Mudah-mudahan ke depan dengan adanya perdagangan bebas Pemprov Jabar bisa memikirkan bagaimana agar pelaku usaha lokal dan produk yang dibuat mampu berdaya saing di pasar internasional," kata dia.

Baca Juga: Kebanjiran Cangkul Impor, Pandai Besi di Gunungkidul Tak Ciut Nyali

Baca Juga: Meski Dapat Izin, Bulog Enggan Impor Daging Sapi Brasil Tahun Ini

Topik:

  • Yogi Pasha

Berita Terkini Lainnya