219 Kecamatan di Jabar Belum Punya SMA, Persaingan PPDB Kian Ketat
ilustrasi USBN. ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Sebanyak 219 kecamatan di Provinsi Jawa Barat (Jabar) belum memiliki sekolah menengah atas (SMA) Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini menjadi persoalan karena dampaknya membuat persaingan siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) 2019/ 2020 akan semakin sulit.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dewi Sartika, mengatakan, dari data yang dimiliki hanya ada 407 kecamatan dari total 626 kecamatan yang telah memiliki sekolah lanjutan tingkat SMA Negeri. Meski demikian jumlah SMA Negeri di Jabar jumlahnya sudah mencapai lebih dari 500.
"Artinya ini satu kecamatan ada yang dua dan tiga," ujar Dewi kepada wartawan, di Gedung Sate, Selasa (23/4).
Meski demikian, Dewi menyebut dalam kecamatan ini sudah pasti memiliki SMA walaupun milik swasta. Sehingga jika ada siswa SMP yang tidak lolos PPDB ke sekolah negeri, mereka bisa melanjutkan pendidikan di SMA swasta.
1. Baru 34 persen siswa SMP yanga bisa ditampung SMA Negeri
PixabayDewi menuturkan, selain keberadaan sekolah yang masih kurang, permasalahan pendidikan di Jabar salah satunya adalah distribusi. Karena, jumlah siswa yang akan lulus dari SMP ini sebanyak 774 ribu. Namun, sekolah yang ada di Jabar hanya bisa menampung 34 persensaja.
"Berarti sekian persen tentu tidak akan bisa diterima di SMA. Sebagian masyarakat ini memang mau ke negeri tapi sekolah swasta juga ini kan banyak yang sudah bagus. Swasta juga menuju baik," paparnya.
2. Jalur zonasi PPDB tak dibatasi wilayah
IDN Times/Wayan AntaraTerkait dengan penerimaan siswa baru, Disdik Jabar, menetapkan akan tetap memakai jalur zonasi 90 persen pada proses PPDB siswa SMA tahun ini. Sekitar lima persen merupakan jalur prestasi dan lima persen perpindahan. Hal ini, sesuai dengan Permendikbud Nomor 51/2018 dan surat edaran dua menteri kementerian pendidikan kebudayaan dan Kemendagri.
Dewi mengaku, dalam PPDB dengan jalur zonasi memang ada berbagai upaya yang akan dilakukan Pemprov Jabar terkait masih belum meratanya jumlah sekolah yang ada di beberapa wilayah.
"Kita sudah ada poin-poinnya, tapi masih menunggu Pergub akan kita selesaikan berikut dengan juknisnya, jadi besok bisa clear. Solusinya dari zonasi itu kita tidak dibatasi oleh wilayah administrasi," ujar Dewi
Dia menjelaskan, zonasi yang tidak dibatasi misalnya, saat ada daerah di Kabupaten Bandung yang berdekatan dengan Kota Bandung maka siswa dari kabupaten ini bisa masuk ke SMA Negeri yang ada di kota.
"Ini zonasi datangnya dari kabupaten kota ini berjenjang dari kabupaten ke provinsi ini nanti kita yang menetapkan zonasi," katanya.
3. Waspadai kecurangan dalam PPDB
IDN Times/Imam RosidinTerkait dengan kecurangan, Dewi mengatakan, pihaknya sudah mencoba dengan membuat pakta integritas dengan sekolah dan kepala sekolah dengan teknisi dan lain-lain. Kemudian, terkait jalur prestasi siswa harus memiliki dengan sertifikat.
"Misalnya mereka yang mengikuti jalur prestasi yang non-akademik ini kita melakukan apa namanya ada uji kompetensi lagi. Kalau dia hafidz qur'an ini di tes kembali. Begitu juga dengan basket," katanya.
Begitu juga, kata dia, dengan jalur Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pihaknya, akan melihat Kartu Keluarganya. Sejauh ini pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) telah melihat potensi kecurangan yang mungkin ada dengan akan dibukanya PPDB seiring dengan adanya beberapa alamat di Bandung yang Kartu Keluarga (KK-nya) bertambah.
Baca Juga: Gugup, Siswa Tuna Netra di Denpasar Mengaku Soal UNBK Terlalu Panjang
Baca Juga: Pemkot Bandung Berlakukan Zonasi Kombinasi di PPDB 2019
4. Manfaatkan keberadaan SMK Negeri
PDD BMGTS FRADIKSIMenurut Dewi, kecamatan di Jabar yang belum punya SMA Negeri sekitar 219 kecamatan. Tapi, sebenarnya ada SMK negeri juga yang proses masuknya tidak menggunakan zonasi. Jumlah SMK Negeri yang ada di Jabar mencapai sekitar 103 dengan berbagai kompetensi. Siswa dari SMP bisa mendaftar sesuai dengan minat dan bakat mereka.
"Kalau SMK ini sesuai bakat. Ada yang mau jadi perawat, ada yang pariwisata ini tergantung," papar Dewi.
5. Perbanyak fasilitas pendidikan
PribadiUntuk mempermudah masuknya siswa SMP ke tingkat SMA Negeri, Dewi mengatakan, Pemprov Jabar terus berupaya memperbanyak fasilitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baru. Pembangunan ini nantinya akan difokuskan di kecamatan yang memang belum memiliki SMA Negeri sama sekali.
"Biar merata jadi kita bangun di sana (kecamatan yang belum ada)," paparnya.
