Pegiat Transportasi: Keberadaan Grabwheels di Kota Bandung Belum Cocok
Instagram/Binamargadki
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Datangnya Grabwheels di Kota Bandung ternyata tidak melulu menjadi hal yang dibanggakan para millennial Bandung. Pegiat Ecotransport Indonesia, Cucu Hambali justru mengkritik kehadiran Grabwheels di Kota Bandung.
Menurut Cucu, saat ini Kota Bandung belum tepat untuk pengadaan skuter listrik. Alasan itu kata dia, dikarenakan kontur jalan di Kota Bandung yang ada berbeda dengan jalan di kota-kota lainnya. Sehingga, keberadaan Grabwheels di Kota Bandung masih belum tepat.
"Saya melihat belum cocok, bukan tidak cocok, karena kebetulan kontur Kota Bandung kecil-kecil jalannya," ujar Cucu saat dihubungi, Senin (18/11).
1. Sangat beresiko dan membahayakan pengguna
IDN Times/Gregorius Aryodamar PCucu menjelaskan, kondisi jalan yang berbeda dengan kota lain, membuat pengendara Grabwheels Kota Bandung sangat beresiko mengalami kecelakaan. Sehingga ia meminta para pengendara Grabwheels harus lebih memahami laju kendaraan lain.
"Intinya mah dengan kondisi jalan di Kota Bandung seperti ini, sangat riskan dan berbahaya," ungkapnya.
2. Baiknya dipakai sekitar komplek saja
Otopet Listrik Grabwheels (IDN Times/Lia Hutasoit)Cucu mengatakan, keberadaan skuter listrik seperti Grabwheels baiknya digunakan untuk jalur atau jalan yang ada di sekitar komplek atau area-area yang bisa sebagai alternatif kendaraan jarak pendek. Misalnya, untuk belanja ke warung, supermarket dan bukan untuk jarak yang panjang.
"Disarankan kepada mereka yang mempunyai bisnis, harusnya ditekankan juga ketika berkendara atau menggunakan harus melihat kondisi kontur jalan di perkotaan,"tuturnya.
3. Negara harus Gerak Cepat (gercep) membuat aturan
Otopet Listrik Grabwheels, Kebayoran Baru, Kamis (14/11). (IDN Times/Lia Hutasoit)Berbicara soal keselamatan, menurutnya, negara harus segera membuat aturan baku soal Grabwheels tersebut. Sebab, Cucu menilai, Indonesia telah kecolongan soal membuat aturan tersebut kalah cepat dengan negara lain yang sudah lebih dulu membuat aturan bakunya.
"Negara lain gerak cepat (gercep) ketika sudah menjadi polemik di negaranya, mudah-mudahaan pemerintah kita gercep menangani ini, apalagi itu sudah bermesin bukan dengan kaki," katanya.
"Aturan penggunaannya juga harus ada, misal di Jakarta ada jalur sepeda, tidak melebihi kapasitas sepeda, intinya ma harus cari alternatif lain," tambahnya.
