MTI: Tolak Pengecualian Mudik Atau Cabut Larangan Mudik Sekalian
Ilustrasi Moda Transportasi. (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Purwakarta, IDN Times - Pengecualian mudik untuk kalangan tertentu berpotensi menimbulkan kecemburuan dari masyarakat yang dilarang mudik. Pengamat transportasi meminta pemerintah tidak diskriminatif memberlakukan larangan mudik.
Salah satu kalangan yang minta diizinkan untuk pulang ialah para santri di pondok pesantren. Permintaan itu bahkan disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Maruf Amin beberapa waktu lalu.
1. Pengecualian mudik buktikan ketidakseriusan pemerintah
Jumpa Pers Akhir Tahun Badan Pengelola Transportasi Kementerian Perhubungan, di Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (02/11), Djoko Setijowarno - Pengamat Transportasi, Direktur Prasaran - Edi Nursalam (IDN Times/Lia Hutasoit)Pengetatan dan pelarangan mudik merupakan upaya pemerintah mencegah ledakan jumlah penderita COVID-19 pasca-lebaran nanti. Karena itu, pengecualian mudik untuk sebagian kalangan dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah.
Hal itu diungkapkan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan di Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno. "Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di saat mudik," katanya, Minggu (25/4/2021).
2. Pengecualian mudik menimbulkan kecemburuan masyarakat
Spanduk ajakan tidak mudik di Serang, Banten (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Pelarangan mudik pada lebaran kali ini disebut telah disepakati semua pihak, termasuk oleh para pengusaha angkutan umum. Bahkan, mereka rela menelan kerugian besar akibat kehilangan penumpang.
Menurut Djoko, pengecualian mudik bisa menimbulkan kecemburuan dari kalangan masyarakat yang tidak bisa mudik. "Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa," ujarnya.
3. Tolak pengecualian mudik atau batalkan larangan mudik sekalian
Ilustrasi mudik (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj)Apabila dispensasi itu dibiarkan, Djoko mengkhawatirkan banyak kalangan lain yang meminta dispensasi untuk mudik. "Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi. Apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah," katanya.
Karena itu, pemerintah pusat diingatkan untuk tidak mengabulkan pengecualian mudik untuk sebagian kalangan. Atau, MTI meminta pemerintah mencabut sekalian aturan pengetatan dan pelarangan mudik sehingga seluruh masyarakat kembali diperbolehkan mudik.
4. Penumpang angkutan umum turun drastis
Abdul Halim/IDN TimesSementara itu, kondisi lalu lintas di jalur mudik wilayah Purwakarta belum mengalami kenaikan signifikan. Bahkan, para kondektur bus mengeluhkan penurunan jumlah penumpang.
"Dari Tasik ke Purwakarta itu paling ada dua penumpang yang naik, kadang tidak ada sama sekali. Untuk menutupi (biaya) solar saja tidak cukup apalagi setoran," kata seorang kondektur di Terminal bayangan dekat Gerbang Tol Cikopo beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Mudik 2021 Dilarang, Polda Jabar Akan Tindak Tegas Shuttle Nekat!
Baca Juga: Ini Aturan Naik Bus & Kendaraan Pribadi Selama Mudik Dilarang
